JAKARTA, Papuatengah.news – Perum Bulog mengusulkan pembentukan program Beras Kita Premium sebagai langkah untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium yang belakangan mengalami kenaikan di pasaran.
Usulan tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Menurutnya, program Beras Kita Premium dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat sekaligus memperkuat stabilisasi pangan nasional.
“Kami memberikan usul untuk membuat Beras Kita Premium. Saya kira ini usul yang bagus,” ujar Ahmad.
Harga Beras Premium Terus Naik
Ahmad menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Bulog mengamati adanya tren kenaikan harga beras premium di sejumlah daerah.
Sementara itu, harga beras medium hingga saat ini dinilai masih relatif aman dan stabil di pasaran.
“Saya amati harga beras medium masih aman dan stabil. Namun memang diakui beras premium naik harganya,” katanya.
Menurutnya, kenaikan harga beras premium perlu mendapat perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat yang mengandalkan jenis beras tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Diusulkan Dijual Rp14.900 per Kilogram
Dalam usulan yang diajukan Bulog, harga Beras Kita Premium direncanakan berada pada kisaran Rp14.900 per kilogram.
Harga tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu menekan gejolak harga beras premium di pasar.
Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa program tersebut masih berupa usulan dan belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
“Saya ini baru mengajukan usul saja. Belum disetujui,” ujarnya.
Masih Dalam Tahap Pembahasan
Bulog berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
Selain mendukung keterjangkauan harga bagi konsumen, program Beras Kita Premium juga diharapkan dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga keseimbangan pasar beras, khususnya pada segmen premium yang saat ini mengalami tekanan harga.
Hingga kini, pembahasan mengenai usulan tersebut masih berlangsung dan belum memasuki tahap finalisasi kebijakan.
(Papuatengah.news)
Komentar