MAKASSAR, Papuatengah.news – Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, memaparkan pengalaman dan strategi mitigasi konflik pemilu di Papua dalam sebuah konferensi internasional di Makassar. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik pascapemilu perlu dilakukan melalui dialog politik, kolaborasi lintas lembaga, serta pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan.
Paparkan Tantangan Pemilu di Papua
Dalam presentasinya, Bekies menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua menghadapi tantangan yang kompleks akibat kondisi geografis, sosial, dan politik yang beragam.
Menurutnya, potensi konflik kerap muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, janji politik yang tidak terkelola, hingga dinamika kepemimpinan di tingkat kampung.
Dialog Politik Jadi Kunci Penyelesaian
Bekies menilai dialog dan mediasi politik merupakan langkah utama dalam menjaga stabilitas pascapemilu.
Melalui pendekatan tersebut, para peserta pemilu didorong untuk membangun kesepahaman sehingga hasil demokrasi dapat diterima seluruh pihak dan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Apresiasi Penyelenggara Pemilu
Dalam kesempatan itu, Bekies juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU, hingga Bawaslu.
Menurutnya, kerja keras seluruh penyelenggara telah mendukung kelancaran setiap tahapan pemilu hingga penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah periode 2024–2029.
Perkuat Koordinasi Keamanan
Selain pendekatan politik, Bekies menegaskan bahwa aspek keamanan tetap menjadi bagian penting dalam mitigasi konflik.
Ia mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga serta kesiapsiagaan aparat keamanan di wilayah yang masih memiliki potensi terjadinya gesekan pascapemilu.
Dorong Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan
Bekies menekankan pentingnya sinergi antara DPR Papua Tengah, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap langkah penyelesaian konflik dapat dilakukan secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Utamakan Pendekatan Kemanusiaan
Dalam paparannya, Bekies turut menjelaskan bahwa DPR Papua Tengah telah membentuk Tim Khusus Kemanusiaan untuk menangani dampak konflik di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai.
Tim tersebut bekerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dengan fokus pada perlindungan warga sipil, penanganan pengungsi, serta percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.
Kelola Ekspektasi Pascapemilu
Bekies juga menyoroti pentingnya mengelola ekspektasi politik setelah pemilu selesai.
Menurutnya, seluruh peserta, termasuk yang belum terpilih, perlu tetap diberikan ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah sehingga potensi konflik akibat kekecewaan politik dapat diminimalkan.
Bagikan Praktik Baik Papua Tengah
Mengakhiri presentasinya, Bekies mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga persatuan, menghormati proses demokrasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan.
Melalui konferensi internasional tersebut, Papua Tengah berbagi pengalaman mengenai penerapan dialog, penguatan kelembagaan, dan pendekatan kemanusiaan sebagai praktik baik dalam membangun demokrasi yang damai, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar