NABIRE, Papuatengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari Provinsi Papua Tengah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).
Sambutan Gubernur Papua Tengah dibacakan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Program Sekolah Sepanjang Hari harus menjadi instrumen untuk membentuk generasi Papua Tengah yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan berintegritas.
Pemerintah juga meminta seluruh pemerintah kabupaten mempersiapkan dukungan anggaran, infrastruktur, serta sumber daya pendukung agar program dapat berjalan secara efektif.
SSH Fokus Tingkatkan Mutu dan Karakter
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari tidak hanya berorientasi pada penambahan waktu belajar di sekolah, tetapi juga harus meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.
Program tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, sehingga setiap sekolah pelaksana diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang inovatif, lingkungan belajar yang aman, serta ruang pengembangan minat dan bakat siswa.
“SSH tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan waktu belajar, tetapi harus memperkuat proses pembelajaran, karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara terarah,” ujar dr. Silwanus Sumule saat membacakan sambutan gubernur.
Pemerintah berharap seminar tersebut menghasilkan langkah operasional yang jelas, termasuk sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik.
Gubernur Minta 30 Persen Dana Otsus untuk Pendidikan
Salah satu poin penting dalam seminar tersebut adalah penegasan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengacu pada Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT yang mewajibkan pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027.
Gubernur meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten menaati ketentuan tersebut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sekaligus menunjang operasional Program Sekolah Sepanjang Hari di seluruh wilayah Papua Tengah.
Infrastruktur dan Internet Jadi Prioritas
Pemerintah menilai keberhasilan Program SSH memerlukan dukungan berbagai sektor.
Karena itu, Gubernur meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat renovasi gedung sekolah, pembangunan fasilitas sanitasi, penyediaan air bersih, hingga perlindungan sekolah di wilayah pesisir.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memastikan seluruh sekolah memperoleh akses internet yang memadai, sementara PT PLN diharapkan memprioritaskan penyediaan listrik dan penerangan di lingkungan sekolah.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Program Diperluas hingga Wilayah Pedalaman
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan.
Dalam sambutan gubernur disebutkan bahwa pelaksanaan SSH di Kabupaten Nabire harus diperluas secara bertahap hingga menjangkau wilayah Topo, Siriwo, dan berbagai daerah pedalaman lainnya.
Langkah tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan layanan pendidikan sehingga setiap anak Papua memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa memandang lokasi tempat tinggal.
“Pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen kita agar setiap anak memperoleh layanan yang setara,” demikian isi sambutan gubernur.
Pemerintah Siapkan Redistribusi Guru
Selain meningkatkan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga akan melakukan pemerataan tenaga pendidik.
Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tingkat provinsi maupun kabupaten segera memetakan kebutuhan guru di setiap sekolah.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang masih terjadi, terutama di wilayah pedalaman.
“Pemetaan harus segera dilakukan. Jangan ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah di pedalaman masih kekurangan,” tegasnya.
Pemerintah juga meminta seluruh kepala sekolah dan guru mengelola kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan tanpa mengabaikan kesehatan serta kenyamanan peserta didik.
Pendidikan Jadi Investasi Masa Depan Papua Tengah
Menutup sambutannya, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa transformasi pendidikan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah menilai investasi terbaik bagi Papua Tengah adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas guna mencetak generasi muda yang mampu menjadi penerus pembangunan di Tanah Papua.
Melalui Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Papua.
Seminar tersebut dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, pimpinan DPR Papua Tengah, Kepala BP3OKP Papua Tengah, Rektor Universitas Papua, perwakilan BPMP Papua, BGTK Papua, Prof. Dr. Dra. Yohana Susana Yembise, Drs. James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, kepala OPD, kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah pelaksana SSH, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan berbagai mitra pendidikan.
(Papuatengah.news)
Komentar