JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkenalkan inovasi transformasi layanan kesehatan bertajuk KOHARUSEHAT dalam ajang Leimena Conference 2026 yang berlangsung di Sasana Widya BRIN, Jakarta, pada 27–29 Juli 2026. Program tersebut menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama ini dihadapkan pada persoalan geografis, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga kondisi keamanan.
Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, inovasi tersebut dipresentasikan sebagai implementasi visi BANGKIT Papua Tengah yang diusung Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. KOHARUSEHAT dirancang untuk mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan yang berorientasi pada pengobatan menjadi lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sejak dini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan primer di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan. Dari 150 puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten, hanya sekitar 12 persen atau 18 puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap.
Selain itu, sebanyak 44,7 persen puskesmas masih beroperasi tanpa dokter umum dan 84,7 persen belum memiliki dokter gigi. Meski demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu layanan dengan memastikan 127 puskesmas telah teregistrasi dan 73 puskesmas memperoleh akreditasi.
“Kami ingin menggeser paradigma penggunaan Dana Otonomi Khusus. Jangan lagi hanya habis di hilir untuk mengobati orang sakit, tetapi harus memperkuat hulu agar masyarakat tetap sehat,” ujar dr. Agus saat memaparkan program tersebut.
KOHARUSEHAT Bertumpu pada Tiga Pilar Utama
Dr. Agus menjelaskan bahwa KOHARUSEHAT dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan layanan promotif dan preventif melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Pilar kedua berfokus pada perlindungan akses pelayanan kesehatan melalui optimalisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan. Sementara pilar ketiga berfungsi sebagai jaring pengaman pembiayaan bagi kasus-kasus kegawatdaruratan medis yang belum ditanggung BPJS.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap sistem pelayanan kesehatan tidak lagi hanya berorientasi pada penanganan penyakit, tetapi juga mampu mencegah munculnya berbagai persoalan kesehatan sejak tingkat keluarga dan komunitas.
APBD Provinsi Diperkuat untuk Mendukung Daerah 3T
Menurut dr. Agus, keberhasilan implementasi Integrasi Layanan Primer tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil peran sebagai penyangga melalui dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi.
“Kami tidak ingin berlindung di balik alasan batasan kewenangan otonomi daerah. Pemerintah provinsi hadir sebagai penyangga agar pelayanan kesehatan di daerah tidak terhenti,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemprov Papua Tengah telah menetapkan delapan Puskesmas Percontohan ILP pada 2025, yaitu Puskesmas Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani, dan Enarotali. Program tersebut kemudian diperluas pada 2026 dengan penambahan delapan puskesmas baru.
Untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah terpencil, pemerintah juga mengalokasikan dukungan melalui pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan dan Posyandu, modernisasi alat diagnostik seperti laboratorium otomatis, USG portabel, serta EKG digital. Selain itu, disediakan ambulans double cabin dan speedboat ambulance bagi wilayah pesisir, serta pemasangan panel surya untuk menjamin ketersediaan listrik di fasilitas kesehatan yang belum terjangkau jaringan PLN secara penuh.
PACE-MACE, Pendekatan Pelayanan Berbasis Budaya
Selain memperkuat infrastruktur, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengembangkan pendekatan sosial berbasis budaya melalui inovasi PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS).
Program tersebut memberdayakan kader Dasawisma PKK bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai pemantau kesehatan keluarga yang melakukan pendampingan secara langsung dari rumah ke rumah.
Melalui pendekatan tersebut, setiap kelompok masyarakat diharapkan mampu berfungsi sebagai “Puskesmas Pembantu Bernyawa” yang memberikan pelayanan kesehatan dasar tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas kesehatan di setiap kampung.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pelayanan kesehatan di Papua. Karena itu, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan primer,” jelas dr. Agus.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemprov Papua Tengah juga menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum mendukung penyediaan rumah layak bagi tenaga kesehatan, Dinas ESDM menyediakan panel surya, sementara Dinas Kominfo menghadirkan akses internet berbasis Starlink di fasilitas kesehatan pedalaman.
Pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan para kader melalui bantuan bibit tanaman pangan, perikanan, dan peternakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting.
Usulkan Skema Tunjangan Profesi Nasional bagi Tenaga Kesehatan
Dalam forum Leimena Conference 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan pembentukan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang didanai melalui APBN.
Menurut dr. Agus, rendahnya jumlah penduduk di wilayah pedalaman menyebabkan nilai kapitasi BPJS relatif kecil sehingga belum mampu menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
“Kami mengusulkan skema tunjangan profesi seperti halnya Tunjangan Profesi Guru. Kesejahteraan tenaga kesehatan harus dihitung berdasarkan kompetensi dan pengabdian, bukan semata-mata jumlah penduduk. Ini menjadi solusi permanen untuk menghentikan eksodus tenaga kesehatan dari wilayah 3T,” ujarnya.
Perkuat Upaya Pencegahan Stunting
Sebagai bagian dari komitmen membangun generasi sehat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menjalankan program bantuan tunai sebesar Rp350.000 per bulan bagi setiap anak usia 0–4 tahun.
Program yang menjadi bagian dari visi BANGKIT Papua Tengah tersebut difokuskan untuk mendukung pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dinilai sebagai periode paling penting dalam mencegah stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Tengah di masa mendatang.
Menutup pemaparannya, dr. Agus menegaskan bahwa transformasi layanan kesehatan di Papua Tengah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan kesehatan semakin merata dan mampu menjangkau seluruh masyarakat.
“Langkah kecil untuk deteksi dini adalah lompatan besar bagi masa depan. Bersama Integrasi Layanan Primer dan inovasi yang terus berkembang, kami ingin mewujudkan Papua Tengah yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ko Harus Sehat,” tutupnya.
Komentar