JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkenalkan inovasi transformasi layanan kesehatan bertajuk KOHARUSEHAT dalam ajang Leimena Conference 2026 yang berlangsung di Sasana Widya BRIN, Jakarta, pada 27–29 Juli 2026. Program tersebut menjadi strategi utama pemerintah provinsi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis, situasi keamanan, hingga keterbatasan tenaga kesehatan.
Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, inovasi tersebut dipaparkan sebagai bagian dari implementasi visi dan misi BANGKIT Papua Tengah yang diusung Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. KOHARUSEHAT dirancang untuk mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan yang berorientasi pada pengobatan menjadi lebih menekankan upaya promotif dan preventif.
Perkuat Layanan Primer dan Ubah Paradigma Pelayanan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, menjelaskan bahwa kondisi layanan kesehatan primer di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.
Dari total 150 puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten, hanya sekitar 18 puskesmas atau 12 persen yang telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap. Selain itu, sebanyak 44,7 persen puskesmas masih beroperasi tanpa dokter umum, sedangkan 84,7 persen belum memiliki dokter gigi.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memastikan sebanyak 127 puskesmas telah teregistrasi dan 73 puskesmas telah memperoleh akreditasi sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Menurut dr. Agus, penggunaan Dana Otonomi Khusus perlu diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan agar masyarakat tetap sehat, bukan hanya difokuskan pada pembiayaan pengobatan ketika masyarakat telah jatuh sakit.
Ia menjelaskan, KOHARUSEHAT dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu penguatan layanan promotif dan preventif melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), optimalisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan, serta penyediaan pembiayaan bagi kasus-kasus kedaruratan medis yang belum ditanggung BPJS.
APBD Provinsi Perkuat Layanan Kesehatan Daerah 3T
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan komitmennya untuk menjadi penyangga pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Menurut dr. Agus, keberhasilan implementasi Integrasi Layanan Primer tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah provinsi mengambil peran aktif melalui dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi.
Sebagai langkah awal, delapan puskesmas telah ditetapkan sebagai Puskesmas Percontohan ILP pada tahun 2025, yakni Puskesmas Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani, dan Enarotali. Program tersebut kemudian diperluas dengan penambahan delapan puskesmas baru pada tahun 2026.
Selain memperkuat pelayanan dasar, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah program strategis berupa pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan dan Posyandu, modernisasi peralatan diagnostik seperti laboratorium otomatis, USG portabel, dan EKG digital, pengadaan ambulans double cabin serta speedboat ambulance bagi wilayah pesisir, hingga pemasangan panel surya untuk menjamin ketersediaan listrik pada fasilitas kesehatan di daerah yang belum terlayani jaringan PLN secara penuh.
PACE-MACE Jadi Pendekatan Berbasis Budaya
Selain pembangunan infrastruktur kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengembangkan pendekatan sosial budaya melalui program PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS).
Program tersebut memberdayakan kader Dasawisma PKK bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai pemantau kesehatan keluarga melalui pendekatan dari rumah ke rumah.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan primer sehingga upaya pencegahan penyakit dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas kesehatan baru di seluruh kampung.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum mendukung penyediaan rumah layak bagi tenaga kesehatan, Dinas ESDM menyediakan panel surya, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika menghadirkan akses internet berbasis Starlink bagi fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan bibit tanaman pangan, perikanan, dan peternakan guna meningkatkan ketahanan pangan keluarga kader sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting.
Usulkan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan
Dalam forum Leimena Conference 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mengusulkan pembentukan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang didanai melalui APBN.
Usulan tersebut disampaikan sebagai solusi terhadap rendahnya nilai kapitasi BPJS di wilayah pedalaman yang dinilai belum mampu menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan.
Menurut dr. Agus, kesejahteraan tenaga kesehatan seharusnya dihitung berdasarkan kompetensi dan pengabdian, sebagaimana mekanisme Tunjangan Profesi Guru, sehingga diharapkan mampu mencegah berkurangnya tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah 3T.
Perkuat Komitmen Cegah Stunting
Sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menjalankan program bantuan tunai sebesar Rp350.000 per bulan bagi setiap anak usia 0–4 tahun.
Program tersebut merupakan bagian dari visi BANGKIT Papua Tengah yang difokuskan untuk mendukung pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan.
Melalui inovasi KOHARUSEHAT, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap transformasi layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara lebih merata, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer, memperkuat pencegahan penyakit, serta mewujudkan Papua Tengah yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Komentar