NABIRE, Papuatengah.news – Penanganan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non-subsidi di Kabupaten Nabire memasuki babak baru. Polres Nabire memastikan akan segera memanggil pihak terlapor untuk dimintai klarifikasi.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, mengatakan laporan yang telah diterima saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Nabire.
“Kami telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Minggu ini penyidik akan melayangkan surat undangan klarifikasi kepada terlapor,” ujar Kapolres usai mengikuti rapat di depan Gedung Inspektorat Kabupaten Nabire, Kamis (18/6/2026).
Penyidik Kumpulkan Keterangan dan Alat Bukti
Menurut Kapolres, penyidik telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari pelapor, saksi korban, serta saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian guna melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
Kasus yang ditangani tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta hukum dapat terungkap secara jelas dan objektif.
Perkuat Pengawasan Distribusi BBM
Selain menangani laporan tersebut, Polres Nabire juga terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam mengawasi distribusi BBM subsidi dan non-subsidi di wilayah Kabupaten Nabire.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi penyalahgunaan, termasuk oleh kendaraan yang berasal dari luar Kabupaten Nabire maupun luar Provinsi Papua Tengah.
Menurut Kapolres, pengawasan distribusi BBM menjadi penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat serta stabilitas aktivitas ekonomi daerah.
Komitmen Penegakan Hukum
Kapolres menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihaknya berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Perkembangan penyelidikan kasus ini menjadi perhatian masyarakat mengingat distribusi BBM merupakan sektor strategis yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari warga di Kabupaten Nabire.
(Papuatengah.news)
Komentar