NABIRE, Papuatengah.news — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,066 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR Papua Tengah di Nabire, Jumat (31/7/2026).
Pendapatan Daerah Tunjukkan Kinerja Positif
Gubernur Meki Nawipa mengatakan realisasi pendapatan daerah tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang positif, meskipun pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja agar manfaat APBD dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
“Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target sebesar Rp4,066 triliun,” ujar Meki.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kapasitas fiskal daerah Papua Tengah mulai mengalami peningkatan dan perlu terus dipertahankan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah tanpa memberikan tambahan beban kepada masyarakat.
PAD Lampaui Target
Salah satu komponen yang menunjukkan capaian positif berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun Anggaran 2025, PAD Papua Tengah terealisasi sebesar Rp601,70 miliar atau mencapai 114,50 persen dari target yang telah ditetapkan.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah dengan nilai Rp543,38 miliar. Sementara itu, penerimaan lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp58,32 miliar.
Meki menyampaikan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mendukung pembiayaan pembangunan di Papua Tengah.
Pendapatan Transfer dan Belanja Daerah
Selain PAD, pendapatan transfer Papua Tengah pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen dari target.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah berhasil mencapai target penuh dengan realisasi sebesar Rp1,162 triliun atau 100 persen.
Pada sisi belanja, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,781 triliun atau sebesar 78,57 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp4,812 triliun.
Serapan Belanja Modal Jadi Perhatian
Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa tingkat serapan belanja masih menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya pada sektor belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Realisasi belanja modal tercatat sebesar 61,92 persen, dengan rincian belanja gedung dan bangunan sebesar 50 persen serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen.
“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk terus memperbaiki proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta percepatan pelaksanaan fisik di lapangan,” jelas Meki.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjadikan hasil pertanggungjawaban APBD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Langkah perbaikan tersebut meliputi percepatan proses pengadaan sejak awal tahun, peningkatan serapan belanja modal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, serta penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko.
APBD Diarahkan untuk Percepat Pembangunan Papua Tengah
Sebagai provinsi otonom baru, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan.
Meki menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, setiap rupiah APBD harus benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, memperkuat ekonomi lokal, membuka keterisolasian wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.
Melalui pengelolaan APBD yang lebih efektif, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Komentar