MANOKWARI, Papuatengah.news — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp10,66 triliun hingga semester I Tahun 2026.
Capaian tersebut disampaikan Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Wakhid Susilo, di Manokwari, Papua Barat, Jumat. Menurutnya, realisasi tersebut setara dengan 45,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp23,46 triliun.
APBN Jadi Instrumen Pembangunan Daerah
Wakhid mengatakan bahwa pelaksanaan belanja APBN di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas layanan publik, mendorong pembangunan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Capaian ini menunjukkan APBN menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas layanan publik, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Wakhid.
Ia menjelaskan bahwa realisasi belanja APBN tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Belanja kementerian/lembaga terealisasi sebesar Rp3,58 triliun atau 50,9 persen dari pagu Rp7,02 triliun. Sementara itu, penyaluran TKD mencapai Rp7,08 triliun atau 43,1 persen dari total pagu sebesar Rp16,43 triliun.
Belanja APBN Tumbuh Positif
Dari sisi pertumbuhan, belanja kementerian/lembaga mengalami peningkatan sebesar 33,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Sementara itu, realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,6 persen (yoy).
“Secara keseluruhan, belanja APBN Regional Papua Barat pada semester I 2026 tumbuh 24,7 persen (yoy),” jelas Wakhid.
Menurutnya, komponen belanja terbesar berasal dari belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasi mencapai Rp2,1 triliun.
Sedangkan pada penyaluran TKD, komponen yang mendominasi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp3,58 triliun.
Fokus pada Infrastruktur dan Layanan Dasar
Wakhid menyampaikan bahwa belanja APBN terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pada semester I 2026, realisasi belanja tematik mencatat sejumlah capaian, antara lain sektor infrastruktur sebesar Rp710,66 miliar atau 45,22 persen, pendidikan Rp97,04 miliar atau 47,55 persen, kesehatan Rp47,03 miliar atau 43,25 persen, serta mitigasi perubahan iklim sebesar Rp28,78 miliar atau 26,18 persen.
Program Prioritas Nasional Terus Berjalan
Selain belanja rutin, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program prioritas nasional di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Program tersebut meliputi pembangunan dan preservasi Jalan Trans Papua, peningkatan layanan angkutan perintis, hingga program peningkatan kualitas rumah swadaya guna membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.
“Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pada kegiatan prioritas nasional telah mencapai Rp472,95 miliar atau 36,71 persen dari pagu netto,” kata Wakhid.
Ekonomi Daerah Tetap Tumbuh
Dari sisi makroekonomi, Wakhid menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap menunjukkan perkembangan positif.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tercatat tumbuh sebesar 4,64 persen, sedangkan Papua Barat Daya tumbuh sebesar 4,16 persen secara tahunan.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga dan didukung oleh keberlanjutan berbagai program pembangunan yang memberikan dampak positif terhadap sektor perdagangan, investasi, lapangan usaha, serta pembangunan daerah.
Dengan optimalisasi pelaksanaan APBN, pemerintah berharap pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya terus berjalan secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Komentar