TIMIKA, Papuatengah.news – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah mengusulkan pembangunan Markas Komando (Mako) permanen sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Papua Tengah. Usulan tersebut disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jeremias Rontini saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI dalam agenda reses di Timika, Jumat (24/7/2026).
Usulkan Pembangunan Mako Permanen
Kapolda Papua Tengah menjelaskan bahwa pembangunan Mako permanen menjadi salah satu kebutuhan prioritas untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di provinsi tersebut.
Menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI dengan harapan memperoleh dukungan dalam proses pembangunan.
Lahan Sudah Bersertifikat
Jeremias Rontini mengungkapkan bahwa Polda Papua Tengah telah memiliki sertifikat lahan untuk pembangunan markas yang diterbitkan pada 1 Juli 2026.
Dengan telah tersedianya lahan, pembangunan Mako diharapkan dapat segera direalisasikan guna menunjang pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Perkuat Sarana, SDM, dan Infrastruktur
Selain pembangunan markas, Polda Papua Tengah juga mengajukan dukungan terhadap penguatan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas institusi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Papua Tengah.
Paparkan Tantangan Geografis
Dalam pertemuan bersama Komisi III DPR RI, Kapolda juga memaparkan kondisi geografis Papua Tengah yang menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Luas wilayah dan bentang jarak antardaerah dinilai memengaruhi efektivitas pelayanan serta penegakan hukum di sejumlah kabupaten.
Bahas Penguatan Lembaga Penegak Hukum
Selain membahas kebutuhan Polda Papua Tengah, pertemuan tersebut juga menyinggung penguatan kelembagaan Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Papua Tengah.
Saat ini, Kejaksaan Tinggi Papua masih membawahi empat provinsi, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Situasi Kamtibmas Relatif Kondusif
Kapolda menyampaikan bahwa secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Tengah masih dalam keadaan kondusif.
Meski demikian, ia mengakui terdapat beberapa wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus, termasuk Kabupaten Intan Jaya yang kondisi keamanannya belum sepenuhnya stabil.
Jadi Bahan Pertimbangan DPR RI
Hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut akan menjadi salah satu bahan masukan bagi Komisi III DPR RI dalam menyusun rekomendasi hasil kunjungan kerja di Papua Tengah.
Melalui dukungan pembangunan Mako permanen serta penguatan sarana dan kelembagaan, diharapkan kapasitas aparat penegak hukum di Papua Tengah semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Komentar