NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyusun peta jalan atau roadmap sanitasi berbasis data untuk memetakan kebutuhan, mengidentifikasi kendala, serta menentukan prioritas pembangunan sanitasi di delapan kabupaten. Langkah ini dilakukan agar program yang direncanakan lebih tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengatakan perencanaan sanitasi harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan sehingga kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Meki dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Rabu (28/10/2026).
SANITASI JADI BAGIAN PENTING PEMBANGUNAN KESEHATAN
Meki menegaskan bahwa sanitasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
“Sanitasi bukanlah sekadar urusan pembangunan sarana dan prasarana fisik belaka. Lebih dari itu, sanitasi merupakan pilar penting dalam pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat,” kata Meki.
Menurutnya, akses terhadap sanitasi yang layak dan aman memiliki keterkaitan erat dengan upaya menekan angka stunting, mencegah penyebaran penyakit menular, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan sanitasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan fasilitas, dan tantangan yang dihadapi masyarakat.
PETAKAN KEBUTUHAN DAN KENDALA DI LAPANGAN
Melalui FGD tersebut, Pemprov Papua Tengah mulai mengidentifikasi kondisi serta capaian sanitasi di setiap wilayah, termasuk berbagai kendala yang masih dihadapi dan kebutuhan pembangunan sarana maupun prasarana pendukung.
Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan klaster wilayah agar perencanaan yang disusun dapat menggambarkan kebutuhan secara lebih terperinci. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar penyusunan dokumen peta jalan sanitasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten.
Meki meminta seluruh peserta FGD menyampaikan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan prioritas program sekaligus memastikan penggunaan sumber daya pemerintah dapat dilakukan secara efektif.
Ia juga menekankan perlunya penyelarasan perencanaan sanitasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat provinsi agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung.
INTEGRASIKAN PEMBANGUNAN SANITASI DENGAN PERUBAHAN PERILAKU
Gubernur Papua Tengah menjelaskan bahwa peta jalan sanitasi harus mengintegrasikan penyediaan akses sanitasi yang aman dengan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Menurutnya, pembangunan sanitasi tidak cukup hanya menyediakan fasilitas fisik. Masyarakat juga perlu didorong untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan sanitasi diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam mencegah penyakit maupun menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat.
Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan, agar pelaksanaan program dapat diterima serta disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
SESUAIKAN PROGRAM DENGAN KEARIFAN LOKAL
Meki berharap dokumen peta jalan sanitasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara realistis di lapangan.
Ia menekankan bahwa perencanaan harus mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Papua Tengah serta karakteristik wilayah di delapan kabupaten. Dengan demikian, program yang dirancang dapat menjawab persoalan sanitasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
SELARASKAN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN
Lebih lanjut, Meki menyampaikan bahwa penyusunan peta jalan sanitasi perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan kesehatan di Papua Tengah, termasuk pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Pro-Sehat.
Keterpaduan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penyediaan fasilitas sanitasi hingga peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Melalui penyusunan roadmap sanitasi berbasis data, Pemprov Papua Tengah berharap pembangunan sanitasi di delapan kabupaten dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Upaya ini juga diharapkan mendukung pencegahan penyakit, penurunan risiko stunting, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar