NABIRE, PapuaTengah.news – Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua terus memperkuat pengelolaan dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) guna mendukung pelayanan keluarga berencana (KB) yang optimal dan tepat sasaran di wilayah Papua Tengah.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan Alokon yang berlangsung di Aula Bapperida, Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini juga membahas pelaksanaan kerja sama empat kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik kontrasepsi, mulai dari penyimpanan hingga penyaluran ke fasilitas pelayanan kesehatan.
LIBATKAN PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITAS KESEHATAN
Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Aloysius Karubaba, S.Sos., M.Sos., mengatakan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, serta mitra pelayanan kesehatan.
Menurut Aloysius, kegiatan itu diikuti sekitar 20 peserta yang berasal dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas.
“Jadi, sasaran peserta yang hadir di hari ini, yaitu dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Kesehatan. Kegiatan ini juga diikuti mitra dari tingkat Puskesmas dengan jumlah peserta sekitar 20 orang,” ujar Aloysius saat diwawancarai awak media.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman serta memperkuat kerja sama antarinstansi dalam memastikan pengelolaan Alokon berjalan transparan, efisien, dan sesuai kebutuhan pelayanan KB di masyarakat.
PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI MENJADI PRIORITAS
Aloysius menyebut salah satu sasaran utama kegiatan adalah memperbaiki tata kelola Alokon, terutama dalam sistem penyimpanan di gudang dan mekanisme distribusi hingga ke fasilitas kesehatan tingkat dasar.
Menurutnya, pengelolaan logistik yang baik diperlukan agar ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat terpantau dan disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Target yang ingin kita capai, salah satunya terkait kerja sama empat kementerian, bagaimana supaya upaya tata kelola Alokon ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari sistem penyimpanan di gudang hingga distribusi ke tingkat Puskesmas,” lanjut Aloysius.
Ia berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok Alokon sehingga pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
ALOKON DISALURKAN KE DELAPAN KABUPATEN DI PAPUA TENGAH
Sementara itu, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Gidion Lebang, S.IP., M.Sos., menjelaskan bahwa distribusi Alokon dari tingkat provinsi dilakukan secara berkala ke delapan kabupaten di Papua Tengah.
Khusus di Kabupaten Nabire, pasokan Alokon disalurkan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebelum diteruskan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan klinik.
“Dari perwakilan provinsi, kami mendistribusikan Alokon kepada delapan kabupaten di Papua Tengah. Untuk Nabire, pasokan disalurkan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, yang kemudian meneruskannya ke fasilitas kesehatan, Puskesmas pembantu, rumah sakit maupun klinik,” kata Gidion.
Ia menegaskan bahwa kelancaran distribusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Dengan pasokan yang terkelola dengan baik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan KB sesuai kebutuhan.
DORONG DIGITALISASI MELALUI APLIKASI SIRIKA
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan logistik, BKKBN juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sirika. Sistem digital tersebut diharapkan dapat membantu petugas memantau ketersediaan stok Alokon serta mempercepat proses permohonan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan.
Gidion menjelaskan, penggunaan sistem digital memungkinkan petugas mengetahui fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan stok sehingga kebutuhan pasokan dapat segera ditindaklanjuti.
“Melalui sistem digital ini, permohonan tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Petugas dapat langsung mendeteksi fasilitas kesehatan mana yang mengalami kekosongan stok, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat akibat kekurangan pasokan,” ujarnya.
Penerapan sistem tersebut diharapkan membuat pengelolaan Alokon lebih terintegrasi, memudahkan pemantauan distribusi, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data ketersediaan logistik.
DATA DISTRIBUSI NABIRE AKAN DIVERIFIKASI
Terkait jumlah pasti Alokon yang telah disalurkan ke Kabupaten Nabire beserta fasilitas kesehatan penerimanya, Gidion mengatakan data tersebut perlu diperiksa kembali melalui aplikasi Sirika atau Siga agar informasi yang disampaikan sesuai dengan catatan sistem.
“Saya harus mengecek kembali data pastinya pada aplikasi Sirika atau Siga untuk mengetahui jumlah tepatnya Alokon yang telah terdistribusi serta fasilitas kesehatan penerimanya,” pungkas Gidion.
Melalui koordinasi lintas instansi, penguatan sistem distribusi, dan pemanfaatan teknologi digital, BKKBN berharap tata kelola Alokon di Papua Tengah semakin efektif. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan kontrasepsi di fasilitas kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat.
Komentar