TIMIKA, Papuatengah.news – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menangani persoalan anak terlantar. Selain meningkatkan koordinasi antarinstansi, Dinsos juga menaruh perhatian serius terhadap legalitas kader anak yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pendampingan di masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penjangkauan Anak Terlantar yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, pemerintah distrik dan kelurahan, hingga para kader anak.
Penanganan Anak Terlantar Butuh Kolaborasi
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Emelia Samaran, mengatakan persoalan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.
Menurutnya, permasalahan tersebut sangat kompleks karena dipengaruhi berbagai faktor sosial yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak.
“Anak-anak terlantar adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan perhatian, perlindungan, serta pembinaan yang layak,” ujar Emelia.
Ia menjelaskan, berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi keluarga, perceraian orang tua, hingga persoalan sosial lainnya menjadi penyebab anak kehilangan pengasuhan dan perhatian yang seharusnya mereka peroleh.
Legalitas Kader Anak Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, Dinsos Mimika juga menyoroti keberadaan kader anak yang selama ini bekerja secara sukarela melakukan pendataan, pendampingan, dan penjangkauan terhadap anak terlantar maupun anak putus sekolah.
Emelia mengungkapkan bahwa para kader tersebut hingga kini belum memiliki Surat Keputusan (SK) atau legalitas resmi sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan.
Kondisi tersebut kerap menjadi kendala ketika kader berkoordinasi dengan masyarakat maupun instansi terkait dalam menjalankan tugas pendampingan.
“Ke depan kami akan berupaya agar kader anak memiliki SK sehingga memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan tugas pendampingan dan pendataan,” katanya.
Menurutnya, data yang dihimpun para kader memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan program pembinaan dan intervensi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Dapat Dukungan Dinas Kesehatan dan Satpol PP
Upaya penanganan anak terlantar juga mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Dalam forum tersebut, Dinas Kesehatan menyatakan kesiapan memberikan layanan kesehatan gratis bagi anak-anak terlantar yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut dilibatkan dalam penjangkauan anak-anak yang berada di jalanan.
Namun demikian, Emelia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.
“Anak-anak ini bukan pelanggar hukum. Mereka berada di jalan karena berbagai tekanan kehidupan. Karena itu pendekatannya harus humanis dan mengutamakan perlindungan,” jelasnya.
Perbedaan Data Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, perbedaan data jumlah anak terlantar menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius.
Dinsos Mimika mencatat sebanyak 205 anak terlantar telah terdata dan terverifikasi pada tahun sebelumnya. Namun, Distrik Mimika Baru menyampaikan data yang jauh lebih besar, yakni sekitar 7.000 anak terlantar.
Perbedaan angka tersebut mendorong perlunya verifikasi dan sinkronisasi data guna memastikan jumlah yang sebenarnya sebagai dasar penyusunan program yang tepat sasaran.
“Kami akan melakukan pencocokan data sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Data yang ada masih perlu diverifikasi untuk memastikan tidak terjadi data ganda maupun perubahan domisili yang belum diperbarui,” ujarnya.
Kader Anak Bekerja Secara Sukarela
Di tengah keterbatasan anggaran, Dinsos Mimika mengakui bahwa para kader anak hingga saat ini masih menjalankan tugas sosial secara sukarela tanpa menerima honorarium.
Meski demikian, dedikasi mereka dinilai menjadi kekuatan penting dalam membantu pemerintah menjangkau anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.
Pemerintah berharap sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, ditambah dukungan para kader di lapangan, dapat menghadirkan sistem perlindungan anak yang lebih baik serta memastikan setiap anak di Kabupaten Mimika memperoleh hak-haknya secara layak.
(Papuatengah.news)
Komentar