TIMIKA, Papuatengah.news – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan antikorupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis, Risiko Operasional, dan Penilaian Efektivitas Pengendalian Korupsi yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Mimika di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Senin (8/6/2026).
Menurut Bupati Rettob, penerapan manajemen risiko menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Setiap jenjang memiliki tanggung jawab dan risiko yang berbeda. Karena itu, pemahaman terhadap manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh ASN, mulai dari pejabat hingga staf pelaksana,” ujarnya.
Manajemen Risiko Cegah Penyimpangan
Johannes Rettob menegaskan bahwa budaya kerja yang bersih harus dibangun sejak dini agar potensi penyimpangan dan praktik korupsi dapat dicegah sebelum terjadi.
Ia menjelaskan, terdapat tiga komponen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan berfungsi memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sementara itu, manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai hambatan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan manajemen risiko, pemerintah dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan,” katanya.
Sedangkan SPIP berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, menjaga risiko tetap terkendali, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Dukung Pembangunan dan Pelayanan Publik
Bupati menilai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko, dan SPIP akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, optimalisasi penggunaan APBD, penguatan integritas ASN, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Mimika, termasuk pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, penanganan malaria, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator kemajuan daerah.
BPKP Tekankan Tindak Lanjut Temuan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai temuan hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya.
Menurutnya, seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi dari BPKP akan diteruskan melalui Inspektorat kepada masing-masing perangkat daerah untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Temuan yang pernah muncul dalam pemeriksaan sebelumnya hendaknya menjadi bahan pembelajaran. Dengan demikian, perbaikan tata kelola dapat terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kriso berharap kehadiran BPKP dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung penguatan manajemen risiko dan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ia juga menegaskan bahwa BPKP membuka ruang konsultasi bagi perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan terkait pengelolaan risiko strategis maupun operasional.
“Harapannya, seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami pentingnya manajemen risiko dan pengendalian intern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Papuatengah.news)
Komentar