NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, memperluas akses dan pemerataan alat serta obat kontrasepsi bagi masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, kepulauan, hingga pegunungan dan pedalaman. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola distribusi dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan keluarga berencana (KB) dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, mengatakan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pendataan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pemantauan ketersediaan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin saat membuka kegiatan Percepatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi serta Implementasi Kesepakatan Bersama Empat Kementerian dan Lembaga di Aula Bappedalda Kabupaten Nabire, Rabu.
CEGAH KEKURANGAN STOK KONTRASEPSI
Burhanuddin menegaskan bahwa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, pengelolaan stok yang baik diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan tanpa terkendala kekurangan persediaan.
“Kita tidak ingin terjadi kekurangan stok alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan saat masyarakat sangat membutuhkannya,” katanya.
Ia menjelaskan, pengelolaan distribusi kontrasepsi tidak hanya berkaitan dengan pengadaan barang, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang tepat berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dengan demikian, persediaan dapat disalurkan secara efektif dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan pemantauan stok dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi potensi kekurangan maupun ketidaksesuaian distribusi.
KONDISI GEOGRAFIS JADI PERHATIAN
Menurut Burhanuddin, kondisi geografis Kabupaten Nabire yang mencakup kawasan perkotaan, pesisir, kepulauan, pegunungan, dan pedalaman membutuhkan pendekatan khusus dalam pemerataan pelayanan keluarga berencana.
Perbedaan kondisi wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan alat dan obat kontrasepsi dapat dijangkau masyarakat secara adil dan merata. Karena itu, distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tenaga kesehatan, dan petugas keluarga berencana perlu terus diperkuat. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi sekaligus memastikan ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.
Burhanuddin juga meminta agar kegiatan percepatan tata kelola ini tidak berhenti pada pelaksanaan pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret, mulai dari penyusunan perencanaan yang matang, penggunaan data kebutuhan yang akurat, distribusi tepat sasaran, hingga pengawasan berkelanjutan.
EDUKASI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Selain memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, Burhanuddin menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus benar dan dapat dipahami dengan baik. Edukasi juga perlu menghormati hak setiap pasangan untuk menentukan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya.
Dengan penyampaian informasi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat memahami pilihan metode kontrasepsi serta mengambil keputusan secara sadar berdasarkan informasi yang benar.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB, sekaligus mendukung masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhannya.
PERKUAT KERJA SAMA LINTAS SEKTOR
Burhanuddin berharap implementasi kesepakatan bersama empat kementerian dan lembaga dapat memperjelas pembagian tugas serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Nabire.
Menurutnya, sinergi seluruh pihak diperlukan agar pengelolaan alat dan obat kontrasepsi berjalan lebih tertib, terencana, dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tantangan geografis.
Pemerintah Kabupaten Nabire, katanya, berkomitmen mendukung pelayanan keluarga berencana sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Melalui penguatan tata kelola distribusi, pemenuhan kebutuhan kontrasepsi, serta edukasi kesehatan reproduksi, pemerataan pelayanan KB diharapkan semakin baik sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nabire dapat memperoleh akses pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Komentar