NABIRE, Papuatengah.news — Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian positif. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga APBD yang sebelumnya diproyeksikan mengalami defisit justru berakhir dengan surplus sebesar Rp345,19 miliar.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah di Gedung DPR Papua Tengah, Nabire, Jumat (31/7/2026).
Pendapatan Daerah Lampaui Target
Gubernur Meki Nawipa menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4,126 triliun atau sebesar 101,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,066 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah sektor yang perlu terus dioptimalkan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kinerja pendapatan daerah secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa komponen yang perlu terus ditingkatkan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat,” ujar Meki Nawipa.
PAD Jadi Salah Satu Penyumbang Terbesar
Dari total pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen yang memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi sebesar Rp601,70 miliar atau mencapai 114,50 persen dari target.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari sektor pajak daerah dengan nilai Rp543,38 miliar. Selain itu, penerimaan lain-lain PAD yang sah turut menyumbang sebesar Rp58,32 miliar terhadap pendapatan daerah Papua Tengah.
Sementara itu, pendapatan transfer tercatat terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen dari target. Adapun kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah berhasil mencapai target penuh dengan nilai Rp1,162 triliun.
Realisasi Belanja Capai Rp3,781 Triliun
Pada sisi belanja daerah, realisasi APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,781 triliun atau sebesar 78,57 persen dari total pagu anggaran Rp4,812 triliun.
Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan anggaran, khususnya dalam mempercepat program pembangunan dan meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.
Secara rinci, realisasi belanja operasi mencapai 80,28 persen yang terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar 78,73 persen, belanja hibah 75,78 persen, serta belanja bantuan sosial sebesar 26,29 persen.
Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat sebesar 61,92 persen, dengan rincian belanja gedung dan bangunan mencapai 50 persen serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen.
APBD Defisit Berakhir Surplus
Sebelumnya, APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dirancang mengalami defisit sebesar Rp745,37 miliar. Namun, hasil realisasi akhir menunjukkan kondisi keuangan yang berbeda dengan mencatat surplus sebesar Rp345,19 miliar.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan daerah yang melampaui target serta belum optimalnya penyerapan belanja daerah.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memperoleh tambahan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,083 triliun.
Dengan tambahan tersebut, total SiLPA hingga akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,429 triliun yang akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui perbaikan perencanaan pembangunan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, serta optimalisasi belanja modal.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui penggunaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Raperdasi Pertanggungjawaban APBD 2025 Mulai Dibahas
Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah terkait pembukaan pembahasan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
Melalui proses pembahasan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 sebagai dasar penyempurnaan tata kelola keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Komentar