NABIRE, PapuaTengah.news – Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam asosiasi pengusaha kembali mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Senin (21/9/2026). Kedatangan tersebut untuk meminta kejelasan mengenai tindak lanjut pembahasan anggaran perubahan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama pimpinan dinas.
Para pengusaha menyebut kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Mereka ingin memperoleh kepastian mengenai hasil pembahasan, khususnya terkait anggaran perubahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha mereka.
KADIS BERADA DI LUAR DAERAH
Harapan massa untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas belum terealisasi. Saat tiba di kantor dinas, mereka ditemui Kepala Bidang Cipta Karya, Eko Sulistyo.
Eko menjelaskan Kepala Dinas sedang berada di luar daerah untuk menghadiri agenda kedinasan. Sementara Sekretaris Dinas PUPR belum dapat menemui para pengusaha karena sedang dalam kondisi sakit.
“Teman-teman pengusaha OAP ini ingin mendapat kejelasan hasil pertemuan lalu dan berharap bisa bertemu langsung dengan Pak Kadis. Namun, saat ini beliau masih berada di luar daerah untuk urusan dinas,” ujar Eko.
Pihak dinas kemudian berupaya menghubungi Kepala Dinas melalui sambungan telepon. Namun, upaya tersebut belum berhasil karena nomor yang bersangkutan berada di luar jangkauan.
“Sudah kami coba hubungi melalui telepon, tetapi masih di luar jangkauan. Kami kemudian melanjutkan komunikasi melalui pesan singkat agar beliau bisa segera merespons,” katanya.
Atas arahan aparat kepolisian yang berada di lokasi, kontak para pengusaha kemudian disampaikan kepada pihak terkait untuk membuka komunikasi lebih lanjut dan memudahkan pengaturan jadwal pertemuan dengan Kepala Dinas.
PENGUSAHA TAGIH HASIL PEMBAHASAN
Koordinator aksi, Agus Auparai, mengatakan kedatangan para pengusaha OAP merupakan upaya untuk meminta kepastian atas pembicaraan yang sebelumnya telah dilakukan, terutama mengenai anggaran perubahan.
Menurut Agus, kekecewaan para pengusaha muncul setelah pembahasan anggaran dan keputusan DPR, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ia menyayangkan Kepala Dinas disebut meninggalkan daerah tanpa terlebih dahulu bertemu dengan para pengusaha untuk memberikan penjelasan.
“Kami demo ini karena menagih janji menunggu dana perubahan. Setelah DPR memutuskan dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diserahkan, beliau malah langsung berangkat tanpa menemui kami untuk berbicara,” tegas Agus.
MINTA KOMUNIKASI TERBUKA
Agus menegaskan tuntutan massa tidak hanya berorientasi pada besaran dana. Menurutnya, kepastian mengenai anggaran serta komunikasi yang terbuka menjadi hal yang mereka harapkan.
“Mau besar atau kecil nilainya, harus dibicarakan. Kami anak Papua tidak pernah menuntut yang bukan-bukan, yang penting kami bisa hidup dan memenuhi kewajiban seperti membayar pajak,” lanjutnya.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, para pengusaha juga mempersoalkan pola komunikasi pimpinan dinas yang mereka nilai belum memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan mitra kerja.
Mereka berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui ruang dialog sehingga perbedaan pemahaman mengenai anggaran tidak berlarut-larut dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pengusaha OAP tetap berjalan baik.
MENUNGGU PERTEMUAN DENGAN KEPALA DINAS
Sebagai bentuk tekanan atas tuntutan mereka, massa menyampaikan akan memasang kembali baliho lama apabila belum memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang disampaikan.
Para pengusaha juga berharap pimpinan daerah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk memperjelas mekanisme komunikasi dan penyelesaian terkait anggaran perubahan.
Hingga aksi berlangsung, para pengusaha masih menunggu kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk membahas kembali hasil komunikasi sebelumnya sekaligus memastikan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah dibicarakan.
Komentar