NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui program Ko Harus Sehat (Kartu Otsus Harapan Baru Sehat Papua Tengah).
Program yang didorong sejak tingkat keluarga tersebut mencakup penguatan Posyandu, Puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Kebijakan ini menjadi penting mengingat kondisi geografis Papua Tengah yang terdiri atas wilayah pegunungan dan pesisir yang tersebar di delapan kabupaten.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes., CH.Med., CHt., Sp.KKLP, mengatakan peningkatan kualitas layanan kesehatan primer menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi.
PROMOTIF DAN PREVENTIF JADI FOKUS UTAMA
Menurut Agus, Ko Harus Sehat diarahkan untuk memperkuat langkah promotif dan preventif di tengah masyarakat. Upaya tersebut mencakup penerapan pola hidup bersih dan sehat, imunisasi, serta pengendalian sejumlah penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB), HIV, dan malaria.
“Prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, pelayanan kesehatan primer harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sedini mungkin,” ujar Agus, Selasa (1/9/2026).
Dari sekitar 150 Puskesmas yang tersebar di Papua Tengah, sebanyak 83 fasilitas telah terakreditasi. Pemerintah provinsi juga mengembangkan Puskesmas percontohan dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP) di masing-masing kabupaten.
Puskesmas percontohan tersebut dilengkapi sejumlah perangkat medis untuk mendukung pemeriksaan dan deteksi dini, seperti USG, EKG, alat antropometri, partus set, serta fasilitas laboratorium darah lengkap dan kimia klinik.
Fasilitas tersebut sekaligus diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.
DELAPAN PUSKESMAS DIKEMBANGKAN SEBAGAI PERCONTOHAN
Beberapa Puskesmas yang menjadi bagian dari pengembangan layanan primer tersebut yakni Puskesmas Wanggar dan Topo di Nabire, Enarotali di Paniai, Wahgete di Deiyai, Moanemani di Dogiyai, Sugapa/Bilogai di Intan Jaya, Sinak di Puncak, serta Mulia di Puncak Jaya.
Selain peningkatan fasilitas, Pemprov Papua Tengah juga memberikan perhatian terhadap kapasitas kader Posyandu. Penguatan tersebut dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan PKK.
Pelibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan sejak dari lingkungan keluarga, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan dasar.
DUKUNGAN UNTUK RUMAH SAKIT RUJUKAN
Penguatan sektor kesehatan tidak hanya dilakukan di tingkat Puskesmas. Pemprov Papua Tengah juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan di kabupaten, termasuk pemenuhan fasilitas serta ketersediaan obat-obatan.
Salah satu bentuk dukungan diberikan kepada RSUD Nabire melalui bantuan operasional obat dengan nilai hampir mencapai Rp10 miliar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasien terhadap obat atau resep yang harus diperoleh dari luar rumah sakit.
Di tingkat provinsi, pemerintah juga tengah memfinalisasi persiapan pembangunan RSUD Provinsi Papua Tengah. Tahapannya meliputi penentuan lokasi lahan, penyusunan Feasibility Study (FS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga master plan.
Pembangunan fisik rumah sakit tersebut ditargetkan dimulai pada 2027 dan diharapkan dapat beroperasi penuh pada 2028 sebagai salah satu pusat rujukan kesehatan di kawasan Indonesia Timur.
KEKURANGAN TENAGA MEDIS MASIH MENJADI TANTANGAN
Di tengah peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diselesaikan.
Data Dinas Kesehatan Papua Tengah menunjukkan baru sekitar 55 persen Puskesmas yang memiliki dokter umum. Sementara keberadaan dokter gigi baru mencapai sekitar 15 persen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah menyiapkan program beasiswa pendidikan kedokteran bagi Putra-Putri Asli Papua (OAP).
Untuk pendidikan dokter umum, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 20 orang. Program tersebut telah diikuti 89 pendaftar dari delapan kabupaten dan telah melewati tahapan seleksi teknis.
Sementara untuk pendidikan dokter spesialis, tersedia kuota sebanyak 10 orang. Program ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan di rumah sakit kabupaten sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga medis di RSUD Provinsi Papua Tengah.
FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN HARUS BERJALAN SEIRING
Agus menegaskan pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung dan peralatan medis. Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten juga menjadi faktor penting agar fasilitas tersebut dapat memberikan pelayanan secara optimal.
“Penguatan infrastruktur, kelengkapan alat kesehatan dan pemenuhan tenaga medis harus berjalan bersama. Dengan sinergi tersebut, kita optimistis pelayanan kesehatan masyarakat Papua Tengah dapat terus meningkat,” katanya.
Pemprov Papua Tengah berharap pelaksanaan Ko Harus Sehat mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di seluruh wilayah.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun masyarakat Papua Tengah yang sehat, pintar, dan produktif.
Komentar