NABIRE, Papuatengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah cepat untuk menangani meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Nabire. Respons tersebut dilakukan setelah kabut asap mulai menyelimuti sejumlah kawasan di Nabire.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Papua Tengah menggelar rapat darurat (emergency meeting) pada Jumat (21/8/2026) sore untuk mengonsolidasikan penanganan Karhutla secara lintas sektor.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hotspot Terdeteksi di Sejumlah Wilayah
Berdasarkan data terkini BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah titik panas (hotspot) terdeteksi di Kabupaten Nabire maupun beberapa kabupaten lain di Papua Tengah.
Pemerintah mencermati kondisi tersebut karena periode Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau yang meningkatkan potensi meluasnya kebakaran.
Analisis kondisi cuaca dan pemetaan titik panas menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan agar potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum memberikan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
Enam Armada Damkar Dikerahkan
Dalam penanganan di lapangan, pemerintah mengoptimalkan sarana yang tersedia mengingat masih terdapat keterbatasan armada dan peralatan pemadaman.
Saat ini, operasi pemadaman menggunakan enam unit mobil pemadam kebakaran gabungan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Selain itu, dua unit armada Kepolisian yang telah dimodifikasi turut dikerahkan untuk membantu proses penyiraman di lokasi terdampak kebakaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Soemoele, mengakui masih terdapat keterbatasan dalam dukungan logistik dan sarana penanganan Karhutla.
“Memang masih ada kekurangan, tapi itulah posisi kita per hari ini,” ujar Silwanus.
Pemprov Buka Kolaborasi dengan Masyarakat
Untuk mengatasi keterbatasan armada, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki kendaraan tangki air.
Kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengangkut air dan menyuplai kebutuhan armada pemadam yang beroperasi di lokasi kebakaran.
“Kami terus mengupayakan modifikasi dan mobilisasi. Jika ada masyarakat yang mempunyai mobil tangki, bisa digunakan untuk membawa air dan menyuplaikannya ke mobil pemadam,” kata Silwanus.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat distribusi air sekaligus mendukung pemadaman di sejumlah titik yang sulit dijangkau oleh armada pemadam standar.
Masyarakat Diminta Cegah Titik Api Baru
Pemprov Papua Tengah mengimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama musim kemarau.
Masyarakat diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di kawasan yang mudah terbakar.
Warga juga dapat melakukan pemadaman secara mandiri apabila menemukan titik api kecil dan kondisi memungkinkan untuk ditangani dengan aman.
Namun, apabila api semakin membesar dan tidak mampu dikendalikan, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada posko penanganan darurat.
“Kepada masyarakat, dipastikan satu: jangan membakar sembarangan dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik api, sepanjang masih bisa dipadamkan, lakukanlah. Namun jika tidak mampu, segera hubungi posko yang ada,” tegas Silwanus.
Apel Siaga Personel Terpadu Disiapkan
Sebagai bagian dari penguatan penanganan, Pemprov Papua Tengah akan menggelar Apel Siaga Personel Terpadu pada Senin mendatang.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapan seluruh personel dari berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
Setelah apel, pemerintah akan melaksanakan rapat teknis untuk menyusun langkah operasional yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Posko Penanganan Dipusatkan di Kantor BPBD
Seluruh koordinasi penanganan Karhutla saat ini dipusatkan melalui Posko Penanganan Darurat yang berada di Kantor BPBD Papua Tengah.
Posko tersebut menjadi pusat koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur terkait dalam menerima informasi, memantau perkembangan kebakaran, serta mengoordinasikan kebutuhan penanganan di lapangan.
Pemerintah juga akan menyebarluaskan nomor kontak darurat kepada masyarakat agar laporan mengenai titik api maupun kejadian kebakaran dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat.
Penanganan Mengutamakan Kecepatan dan Kolaborasi
Pemprov Papua Tengah menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan dukungan seluruh pihak, mengingat kondisi kemarau berpotensi meningkatkan penyebaran api.
Optimalisasi armada, penguatan koordinasi lintas instansi, dukungan masyarakat, serta pemantauan kondisi cuaca dan titik panas menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan Karhutla.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kebakaran dapat segera dikendalikan, dampak asap terhadap masyarakat dapat diminimalkan, serta munculnya titik api baru dapat dicegah selama periode puncak musim kemarau.
Komentar