AIMAS, Papuatengah.news – Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terus melaksanakan pendataan dan validasi data Orang Asli Papua (OAP) sepanjang tahun 2026 sebagai upaya memperoleh data kependudukan yang akurat. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta penyaluran berbagai program afirmasi bagi masyarakat asli Papua.
Validasi Data Dilanjutkan pada 2026
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sorong, Weynand Noak Fami, mengatakan pendataan OAP telah dimulai sejak Agustus 2025 dan kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya.
Pada tahun 2026, pemerintah memfokuskan kegiatan pada proses validasi data agar informasi mengenai jumlah dan identitas Orang Asli Papua semakin akurat serta dapat digunakan sebagai dasar berbagai program pemerintah.
Puluhan Ribu OAP Telah Terdata
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah penduduk Kabupaten Sorong tercatat sebanyak 132.267 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 54.379 jiwa atau sekitar 41,09 persen merupakan Orang Asli Papua, terdiri atas 26.146 laki-laki dan 28.233 perempuan. Pemerintah menegaskan data tersebut masih akan terus diperbarui melalui proses verifikasi di lapangan.
Pendataan Menjangkau Distrik Berbasis OAP
Pada semester pertama tahun 2026, kegiatan pendataan difokuskan di sejumlah distrik yang mayoritas dihuni masyarakat asli Papua.
Wilayah yang menjadi sasaran meliputi Distrik Saengkeduk, Klaso, Klaili, Makbon, Sayosa, Sayosa Timur, Moisegen, hingga Seget. Selanjutnya, pada semester kedua pendataan akan diperluas ke wilayah Klabra Raya dan Salawati Selatan.
Data Terus Diperbarui Secara Berkala
Pemerintah Kabupaten Sorong menerapkan sistem pembaruan data secara berkelanjutan agar informasi kependudukan tetap akurat dan mutakhir.
Proses tersebut mencakup pencatatan penduduk yang baru lahir maupun yang telah meninggal dunia sehingga basis data kependudukan dapat terus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
Didukung Anggaran APBD 2026
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta melalui APBD Tahun 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional petugas lapangan, transportasi, konsumsi, serta pelibatan kepala suku dalam proses verifikasi marga masyarakat adat di setiap distrik.
Libatkan Tokoh Adat dan Pemerintah Kampung
Selain melibatkan kepala suku, Disdukcapil Kabupaten Sorong juga bekerja sama dengan pemerintah kampung dan gereja dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.
Rumah ibadah dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada warga karena dinilai efektif menjangkau masyarakat yang berkumpul secara rutin setiap pekan.
Verifikasi Gunakan Data Kependudukan
Proses validasi dilakukan dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan berbasis Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui sistem tersebut, identitas setiap warga dapat diverifikasi berdasarkan nama, alamat, serta data administrasi lainnya sehingga hasil pendataan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.
Target Rampung Akhir Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Sorong mengakui pelaksanaan pendataan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan akses menuju kampung-kampung terpencil serta proses verifikasi yang memerlukan keterlibatan tokoh adat.
Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh hasil pendataan dan validasi Orang Asli Papua dapat diselesaikan serta dilaporkan kepada Bupati Sorong pada akhir tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program afirmasi pada tahun-tahun berikutnya.
Komentar