NABIRE, Papuatengah.news – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Inspektorat resmi meluncurkan program Kolaborasi Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Pemerintah Kampung (Kawal Kampung) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana kampung sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Peluncuran program berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Jumat (17/07/2026).
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Kampung
Program Kawal Kampung merupakan bagian dari proyek perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Kegiatan peluncuran dihadiri Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, kepala kampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Enam Kampung Jadi Lokasi Percontohan
Sebagai tahap awal pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan enam kampung di Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat sebagai lokasi percontohan program.
Program tersebut diharapkan menjadi model pembinaan dan pengawasan yang dapat diterapkan secara bertahap di seluruh kampung di Kabupaten Nabire guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pendampingan Sejak Perencanaan Hingga Pelaporan
Melalui program Kawal Kampung, Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pemerintah kampung.
Pendampingan dilakukan mulai dari pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, penyusunan dokumen, hingga proses penyusunan laporan pertanggungjawaban agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Keberhasilan program ini didukung melalui kolaborasi antara Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), pemerintah distrik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta aparat penegak hukum.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pembinaan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana kampung sejak dini.
Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Kampung
Pemerintah Kabupaten Nabire berharap program Kawal Kampung mampu meningkatkan kualitas administrasi keuangan serta tata kelola pemerintahan kampung.
Dengan sistem administrasi yang semakin tertata, pemerintah kampung diharapkan dapat memenuhi standar akuntabilitas ketika dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pengawas eksternal, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fokus pada Pendampingan dan Pencegahan
Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari menegaskan bahwa program Kawal Kampung lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan penindakan.
Melalui pendampingan, edukasi, dan pencegahan, pemerintah berharap aparatur kampung mampu mengelola pemerintahan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bangun Budaya Integritas di Tingkat Kampung
Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan keuangan negara serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi pelayanan publik.
Selain itu, sinergi antara pemerintah kampung, masyarakat, APIP, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu membangun budaya integritas serta mencegah praktik korupsi di tingkat kampung.
Peluncuran program Kawal Kampung ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan kampung yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Kabupaten Nabire.
Komentar