NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mengarahkan penanganan kemiskinan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender (PUG).
Kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi memperoleh akses, kesempatan, serta kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan persoalan kemiskinan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar rendahnya pendapatan. Menurutnya, keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial hingga ruang partisipasi dalam pembangunan turut menjadi faktor yang harus diperhatikan.
“Kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan, tetapi harus diatasi dengan pemberdayaan, kesempatan, dan kemandirian,” kata Meki dalam sambutan Rakor Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan PUG dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Tengah 2026 di Nabire, Kamis.
PERHATIKAN KELOMPOK RENTAN
Meki menekankan bahwa perencanaan pembangunan perlu memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang masih mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar dan meningkatkan taraf hidup.
Kelompok tersebut meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat serta warga yang berada di wilayah terpencil.
Ia menjelaskan program penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan terpisah dari kebijakan PUG. Ketimpangan dalam memperoleh akses dan kesempatan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat apabila tidak ditangani secara terpadu.
Karena itu, Pemprov Papua Tengah mendorong perencanaan lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
DATA JADI DASAR PENYUSUNAN PROGRAM
Menurut Meki, penguatan kualitas data menjadi salah satu bagian penting dalam strategi tersebut. Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
“Jangan ukur keberhasilan pembangunan hanya dari berapa banyak program yang kita laksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi ukur dari berapa banyak kehidupan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten melakukan pemetaan terhadap persoalan kemiskinan maupun ketimpangan gender di wilayah masing-masing. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menyusun program yang lebih terpadu dan tepat sasaran.
Hasil rapat koordinasi juga diminta tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
PEMBANGUNAN HARUS BERDAMPAK LANGSUNG
Meki menegaskan pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan.
“Ketika pemerintah bekerja bersama, program menjadi lebih kuat. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan menjadi lebih bermakna,” katanya.
Melalui integrasi penanggulangan kemiskinan dan PUG, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan terciptanya pembangunan yang semakin inklusif, dengan memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk berkembang serta mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah.
Komentar