NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan sistem rujukan terpadu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar dan layanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, keterbatasan fisik, intelektual maupun kebutuhan khusus tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.
“Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi fisik, intelektual maupun kebutuhan khusus yang dimilikinya,” kata Meki saat membuka FGD Layanan Pendidikan Inklusif dan Penguatan ULD di Nabire, Rabu.
ULD DIPERKUAT SEBAGAI PUSAT LAYANAN
Meki menjelaskan, pendidikan inklusif tidak sebatas memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah. Pelaksanaannya harus ditunjang kesiapan sekolah, kompetensi guru, pendampingan keluarga, serta layanan asesmen, terapi dan penanganan lanjutan.
ULD diharapkan memiliki fungsi yang jelas sebagai pusat layanan dan informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui tempat memperoleh bantuan, sekolah memiliki jalur koordinasi yang jelas, sementara orang tua memperoleh informasi serta pendampingan yang dibutuhkan.
Selain itu, sistem rujukan bagi anak yang memerlukan layanan lanjutan perlu disusun secara sederhana dan terkoordinasi sehingga keluarga tidak menghadapi prosedur yang rumit.
“Yang kita butuhkan adalah pelayanan yang sederhana, terkoordinasi dan benar-benar membantu masyarakat,” ujarnya.
LIBATKAN BERBAGAI SEKTOR
Menurut Meki, pengembangan layanan disabilitas tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaannya membutuhkan kerja bersama antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perlindungan perempuan dan anak, sekolah, tenaga profesional, yayasan serta keluarga.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan agar kebutuhan anak dapat ditangani secara menyeluruh, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga memperoleh layanan lanjutan.
FUNGSI ULD MASIH PERLU DIPERKUAT
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nurhaidah Nawipa mengatakan penyelenggaraan pendidikan bagi anak disabilitas masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah fungsi ULD yang belum sepenuhnya optimal sebagai pusat informasi dan layanan.
Ia menjelaskan ULD memiliki peran penting dalam membantu asesmen kebutuhan anak, menyediakan informasi bagi penyandang disabilitas dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, serta mendukung mekanisme rujukan berdasarkan kebutuhan masing-masing anak.
Penguatan pendidikan inklusif juga mencakup peningkatan akses pendidikan, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum, penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
ORANG TUA JADI BAGIAN DARI PEMBELAJARAN
Nurhaidah menekankan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan keterlibatan aktif keluarga. Keselarasan antara pembelajaran di sekolah dan pola pengasuhan di rumah dinilai penting dalam mendukung perkembangan anak.
“Guru perlu bermitra dengan orang tua atau wali menyusun rencana pembelajaran sehingga terjadi keselarasan antara pembelajaran di sekolah dengan pengasuhan di rumah,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat membantu sekolah dan keluarga memahami kebutuhan anak sekaligus menentukan pola pendampingan yang lebih sesuai.
TARGETKAN LAYANAN YANG BERKELANJUTAN
FGD yang mengangkat tema “Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Menuju Papua Tengah yang Ramah, Setara, dan Berkelanjutan” diharapkan menghasilkan pembagian tugas yang lebih jelas di antara seluruh pihak terkait.
Pemprov Papua Tengah menargetkan penguatan layanan pendidikan inklusif dilakukan melalui dukungan kebijakan dan anggaran, peningkatan kapasitas sekolah serta tenaga pendidik, penguatan kesadaran masyarakat, dan pembangunan sistem rujukan lintas sektor.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya membangun layanan pendidikan yang lebih mudah diakses, terkoordinasi, dan mampu menjawab kebutuhan anak berkebutuhan khusus di Papua Tengah.
Komentar