NABIRE, PapuaTengah.news – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membuka ruang dialog bersama pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua untuk membahas berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai melalui dialog sambil minum kopi di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, eks Bandara lama Nabire, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung secara kekeluargaan dan menjadi kesempatan bagi para pimpinan gereja untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari konflik, kondisi pengungsi, pendidikan, kesehatan hingga persoalan tapal batas adat.
PEMBANGUNAN TIDAK HANYA SOAL ANGGARAN
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan pendekatan dialog dipilih untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan lembaga gereja.
“Membangun daerah itu bukan cuma soal serapan APBD dan proyek fisik semata. Tapi ini soal hati, soal iman dan soal kebersamaan. Gereja memiliki akar rumput yang kuat dan peran besar di situ,” ungkap Emanuel dalam rilis resminya.
Menurutnya, kedekatan gereja dengan masyarakat menjadi modal penting untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi langsung di lapangan.
GEREJA DIHARAPKAN JADI PENGAWAL MORAL
Dalam dialog tersebut, Gubernur Meki Nawipa menekankan pentingnya posisi gereja sebagai kekuatan moral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegas Meki di hadapan para pimpinan gereja.
Pernyataan tersebut dimaknai sebagai penegasan bahwa gereja memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan dan memberikan teguran kepada pemerintah apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Pemerintah, lanjutnya, perlu membuka diri terhadap suara kritis gereja, khususnya ketika menyangkut kepentingan masyarakat.
ASPIRASI GEREJA JADI BAHAN KEBIJAKAN
Dalam menanggapi berbagai masukan, Meki tidak hanya memberikan jawaban normatif, tetapi mendorong adanya kerja bersama antara pemerintah dan gereja untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada.
Emanuel menyampaikan bahwa Gubernur memiliki optimisme bahwa berbagai hambatan pembangunan dapat ditangani apabila kedua pihak membangun sinergi secara berkelanjutan.
“Pak Gubernur Meki Nawipa sangat optimis dan percaya, jika pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan beriringan, semua hambatan pembangunan bisa kita terobos bersama,” tambah Emanuel.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut kemudian direkap oleh tim asistensi pemerintah untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis ke depan.
PEMERINTAH MINTA PEMUTAKHIRAN DATA
Selain menerima masukan, Pemprov Papua Tengah juga meminta dukungan gereja dalam memperkuat basis data masyarakat. Gereja diharapkan dapat membantu menyediakan data riil mengenai jemaat Orang Asli Papua (OAP) serta persebaran tenaga pelayanan gereja.
Data yang diminta mencakup tenaga pelayan seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta dan unsur pelayanan lainnya yang berada di berbagai wilayah.
Pemutakhiran tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat dan dapat menyusun kebijakan pembangunan secara lebih tepat sasaran.
“Intinya, kita ingin merapikan semua basis data sektoral ini. Data yang akurat, kebijakan pembangunan ke depan akan jauh lebih inklusif dan menyentuh mereka yang selama ini terpinggirkan,” pungkas Emanuel You.
Dialog tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan gereja, sekaligus membangun pola kerja bersama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Papua Tengah.
Komentar