MAKASSAR – Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, memaparkan pengalaman serta strategi mitigasi konflik pascapemilu di Papua dalam sebuah konferensi internasional yang digelar di Makassar. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, melainkan harus diperkuat melalui dialog politik, kolaborasi lintas lembaga, serta penanganan kemanusiaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bekies menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua memiliki tantangan yang kompleks akibat kondisi geografis, sosial, dan politik yang beragam. Menurutnya, potensi konflik kerap dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, janji politik yang tidak terkelola, hingga gesekan di tingkat kampung terkait kepemimpinan lokal. Oleh karena itu, pendekatan dialog dan mediasi politik menjadi langkah utama agar seluruh pihak dapat menerima hasil demokrasi secara damai tanpa memicu konflik di tengah masyarakat.
Dialog Politik Jadi Pilar Utama Penyelesaian Konflik
Dalam pemaparannya, Bekies mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah mempertemukan pasangan calon untuk membangun kesepahaman politik sehingga siapa pun yang ditetapkan sebagai pemenang dapat diterima oleh seluruh pihak. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dinilai mampu menjalankan seluruh tahapan pemilu di tengah berbagai tantangan sehingga turut mendukung terciptanya situasi yang kondusif hingga penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah periode 2024–2029.
Perkuat Sinergi Lintas Lembaga
Selain pendekatan politik, Bekies menilai aspek keamanan tetap memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas pascapemilu. Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan koordinasi lintas lembaga serta kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan di wilayah yang masih memiliki potensi gesekan.
Menurutnya, sinergi antara DPR Papua Tengah, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, TNI, Polri, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kunci agar setiap langkah penyelesaian konflik dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Pendekatan Kemanusiaan Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Bekies juga menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan sebagai bagian dari strategi mitigasi konflik. Ia menjelaskan bahwa DPR Papua Tengah telah membentuk Tim Khusus Kemanusiaan yang bekerja lintas komisi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk menangani dampak konflik di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai.
Tim tersebut difokuskan pada perlindungan warga sipil, penanganan masyarakat yang mengungsi, serta percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak konflik agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Kelola Ekspektasi Politik Pascapemilu
Bekies juga menekankan pentingnya mengelola ekspektasi politik setelah pemilu berlangsung. Menurutnya, seluruh peserta pemilu, termasuk mereka yang tidak terpilih, perlu tetap diberikan ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah sehingga tidak muncul kekecewaan yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.
Ia menilai bahwa pembangunan yang inklusif dan partisipatif merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Papua Tengah Berbagi Praktik Baik di Forum Internasional
Mengakhiri paparannya, Bekies Sony Kogoya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga persatuan, menghormati proses demokrasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah. Ia berharap pengalaman Papua Tengah dalam mengelola konflik melalui dialog, penguatan kelembagaan, dan pendekatan kemanusiaan dapat menjadi pembelajaran bagi berbagai daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.
Konferensi internasional di Makassar tersebut menjadi wadah bagi Papua Tengah untuk berbagi praktik baik dalam membangun demokrasi yang damai, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Komentar