NABIRE, PapuaTengah.news – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan dari 56,55 pada baseline 2024 menjadi 59,24 pada 2025. Data tersebut merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI April 2026.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan IDI Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar di Guest House Nabire, Kamis (10/9/2026).
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Ukkas mengatakan kenaikan nilai IDI merupakan perkembangan positif, namun masih diperlukan berbagai upaya karena capaian tersebut berada pada rentang kategori rendah menuju sedang.
“Kita harus bekerja lebih cepat dan terarah untuk memperbaiki tata kelola demokrasi dan pelayanan publik,” kata Ukkas saat mewakili Gubernur Papua Tengah.
KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI MASIH MENJADI TANTANGAN
Berdasarkan indikator yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, aspek kebebasan tercatat sebesar 72,93 persen, sedangkan aspek kesetaraan berada pada 59,62 persen.
Sementara itu, aspek kapasitas lembaga demokrasi menjadi indikator dengan capaian terendah, yakni 45,30 persen.
Ukkas menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah utama yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan RAD IDI 2026.
Menurutnya, IDI tidak semata-mata menunjukkan angka statistik, tetapi juga menggambarkan kondisi kebebasan sipil, pemenuhan hak politik masyarakat serta kinerja lembaga demokrasi.
Papua Tengah sendiri baru pertama kali dihitung secara mandiri dalam pengukuran IDI pada 2025 setelah menjadi daerah otonom baru.
RAD IDI DIHARAPKAN HASILKAN AKSI NYATA
Pemerintah daerah menekankan agar RAD IDI 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Rencana tersebut diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program yang dapat menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan demokrasi di Papua Tengah.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian antara lain reformasi birokrasi, penguatan pendidikan politik, harmonisasi sosial serta peningkatan transparansi lembaga demokrasi.
Pada sektor birokrasi, pemerintah daerah didorong meningkatkan standar pelayanan minimal, membuka akses informasi mengenai APBD serta memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
PENDIDIKAN POLITIK DAN DIALOG DAMAI DIPERKUAT
Dalam bidang pendidikan politik, partai politik diharapkan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan kaderisasi.
Sementara untuk memperkuat harmonisasi sosial, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kesbangpol, TNI-Polri, KPU, Bawaslu, MRP serta tokoh adat dinilai perlu terus ditingkatkan.
Dialog-dialog damai juga didorong menjadi salah satu sarana untuk memperkuat komunikasi antarkelompok dan menjaga kondisi sosial tetap kondusif.
TRANSPARANSI DAN NETRALITAS JADI PERHATIAN
Pada aspek kelembagaan demokrasi, peningkatan kapasitas serta transparansi DPRD menjadi salah satu agenda yang perlu diperkuat.
Selain itu, pemeliharaan netralitas penyelenggara Pemilu juga menjadi perhatian dalam rencana aksi yang disusun pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
Ukkas berharap seluruh proses penyusunan RAD IDI 2026 dapat menghasilkan langkah yang jelas, terukur dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Papua Tengah.
“Harapannya lahir rencana aksi yang terukur dan berdampak nyata bagi demokrasi Papua Tengah,” pungkasnya.
Komentar