NABIRE, PapuaTengah.news – Polres Nabire menyiapkan 350 personel gabungan untuk mengamankan rencana aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang dijadwalkan berlangsung Senin (31/8/2026).
Kesiapan pengamanan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Polres Nabire bersama Pemerintah Kabupaten Nabire, Ketua DPRK Nabire, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA), serta perwakilan pengurus IKPTB, Minggu (30/8/2026) malam.
Rapat berlangsung sekitar 85 menit, mulai pukul 21.00 hingga 22.25 WIT. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan aksi.
Sejumlah pejabat utama Polres Nabire turut hadir, di antaranya Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam dan Kasat Binmas.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR, menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan secara tertib, damai dan bertanggung jawab.
Ia meminta seluruh pihak menjadikan berbagai kejadian sebelumnya sebagai bahan evaluasi agar kegiatan penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Penyampaian pendapat harus dilaksanakan secara tertib dan dewasa. Mari kita sama-sama menjaga komitmen damai,” tegasnya.
Dalam mengantisipasi dinamika yang mungkin terjadi di lapangan, kepolisian akan menerapkan pola pengamanan berbasis sekat wilayah. Meski demikian, pendekatan humanis tetap menjadi prioritas selama peserta aksi maupun masyarakat mematuhi aturan.
Komunikasi dan langkah persuasif akan dikedepankan sepanjang kegiatan berlangsung aman dan tidak terdapat tindakan yang melanggar hukum.
PENGAMANAN DIFOKUSKAN DI PN DAN KEJAKSAAN
Selain mengamankan aksi penyampaian aspirasi, aparat memberikan perhatian terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Kabupaten Nabire.
Pengamanan akan difokuskan pada dua lokasi, yakni Pengadilan Negeri Nabire dan Kejaksaan Negeri Nabire. Langkah tersebut bertujuan memastikan agenda persidangan maupun proses hukum lainnya dapat berjalan aman dan lancar.
Kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan adanya pihak tertentu yang mencoba melakukan provokasi atau memanfaatkan situasi untuk mengganggu keamanan.
Sebanyak 350 personel gabungan telah disiapkan. Personel tersebut terdiri atas anggota Polres Nabire, Satuan Brimob Batalyon A Nabire serta personel bantuan operasional dari Polda Papua Tengah.
Kapolres menjelaskan, pengerahan personel dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghadapi berbagai kemungkinan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
MASYARAKAT DIMINTA TIDAK TERPENGARUH INFORMASI PROVOKATIF
Di tengah pelaksanaan aksi, masyarakat Nabire diimbau tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
Warga juga diminta tidak mudah mempercayai informasi provokatif maupun berita bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu situasi kamtibmas.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Kapolres turut meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana maupun potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.
“Apabila masyarakat menemukan indikasi tindak pidana atau potensi gangguan keamanan di lapangan, segera laporkan kepada petugas pengamanan terdekat atau melalui Call Center 110,” tegasnya.
Polres Nabire berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap aman, tertib dan damai. Dengan demikian, penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara baik tanpa mengganggu aktivitas warga maupun proses hukum yang tengah berjalan di Kabupaten Nabire.
Komentar