NABIRE, Papuatengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan fasilitasi izin usaha simpan pinjam koperasi yang memiliki wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Kegiatan yang merupakan bagian dari program pembinaan pemerintah daerah tingkat provinsi tersebut digelar di Nabire, Kamis (20/8/2026).
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H., yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.A.P., disebutkan bahwa koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat.
“Koperasi bukan hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, memperkuat usaha mikro dan kecil, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dorong Koperasi Lebih Profesional
Meki mengatakan keberadaan koperasi yang sehat, profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada anggota sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan di Papua Tengah.
Menurutnya, pengembangan koperasi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah. Aspek kualitas tata kelola, kapasitas pengurus, pelayanan kepada anggota hingga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus menjadi perhatian.
“Kita ingin koperasi berkembang tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas tata kelola, kapasitas pengurus, pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta manfaat nyata yang diberikan kepada anggota,” terangnya.
Ia menilai koperasi yang dikelola secara baik dapat membuka akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan usaha mikro dan kecil.
Perizinan Jadi Bagian Penting Tata Kelola
Gubernur menjelaskan pelatihan fasilitasi izin usaha simpan pinjam memiliki arti penting bagi keberlangsungan koperasi di Papua Tengah.
Perizinan, kata dia, tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha simpan pinjam berjalan secara tertib, legal, transparan dan bertanggung jawab.
Hal tersebut menjadi semakin penting bagi koperasi yang memiliki wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Para pengurus dan pengelola koperasi perlu memahami mekanisme, persyaratan, prosedur serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam.
Melalui kegiatan tersebut, Meki berharap peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai proses fasilitasi perizinan serta mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Koperasi Harus Berikan Manfaat bagi Masyarakat
Meki meminta para pengurus koperasi tidak menjadikan pelatihan sekadar kegiatan untuk memenuhi kewajiban administratif.
“Kepada para pengurus dan pengelola koperasi, saya minta agar kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mengikuti pelatihan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar pahami materi yang disampaikan dan terapkan dalam pengelolaan koperasi masing-masing,” tegasnya.
Ia menambahkan, koperasi yang berkembang di Papua Tengah harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Koperasi diharapkan dapat membuka akses ekonomi, meningkatkan kapasitas anggota, menciptakan peluang usaha serta memperkuat perekonomian masyarakat di daerah.
Dengan demikian, keberadaan koperasi tidak hanya dinilai dari aktivitas usahanya, tetapi juga dari dampak yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Minta Pembinaan Dilakukan Berkelanjutan
Gubernur juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Tengah memastikan kegiatan pembinaan tidak berhenti setelah pelatihan selesai.
Menurutnya, perlu dilakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.
“Kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Tengah, saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan. Harus dilanjutkan dengan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan, sehingga koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi dapat menjalankan usahanya sesuai ketentuan dan berkembang secara sehat,” imbuhnya.
Perkuat Sinergi Lintas Daerah
Meki turut mengajak pemerintah kabupaten/kota membangun koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam pembinaan koperasi yang memiliki wilayah keanggotaan lintas daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar proses pelayanan perizinan, pembinaan serta pengawasan koperasi dapat berjalan lebih efektif.
“Saya juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi, terutama dalam pembinaan koperasi yang memiliki wilayah keanggotaan lintas daerah. Sinergi ini penting agar pelayanan perizinan dan pembinaan koperasi dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha,” tandasnya.
Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap koperasi di wilayahnya semakin tertib dalam pengelolaan usaha, memiliki legalitas yang jelas, serta mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
Komentar