NABIRE, Papuatengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng media massa untuk memperkuat penyampaian informasi pembangunan yang terverifikasi sekaligus menangkal penyebaran disinformasi dan hoaks di tengah meningkatnya arus informasi digital.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Rabu, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan edukatif agar masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan serta program pemerintah secara utuh.
“Berita yang dihasilkan media bisa berimbang dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Menangkal disinformasi dan hoaks melalui berita yang terkonfirmasi,” katanya.
Ia menilai kebiasaan sebagian masyarakat yang hanya membaca judul tanpa memahami keseluruhan isi berita menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi publik. Karena itu, media diharapkan menyajikan pemberitaan secara jelas, berdasarkan data dan melalui proses verifikasi.
Libatkan 30 Media
Pada 2026, Pemprov Papua Tengah bekerja sama dengan 30 media massa, termasuk LKBN ANTARA, untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan kepada masyarakat.
Meki meminta media tidak hanya memberitakan kegiatan gubernur dan jajaran pemerintah provinsi, tetapi juga mengulas pelaksanaan program yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pemberitaan mengenai program pemerintah perlu dilengkapi dengan konfirmasi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana serta memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Media Diminta Uji Program di Lapangan
Meki mencontohkan program pendidikan gratis yang pada 2026 diberikan kepada sekitar 58.000 pelajar jenjang SMP, SMA, SMK dan SLB serta sekitar 6.000 mahasiswa.
“Dengan data itu wartawan bisa cek datanya di lapangan. Betul tidak pelajar atau mahasiswa mendapatkan beasiswa tersebut,” ujarnya.
Ia menilai proses pengecekan langsung di lapangan penting untuk memastikan informasi pembangunan yang disampaikan kepada publik sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain melakukan konfirmasi, media juga diminta mempertahankan integritas jurnalistik dengan memastikan setiap data yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi.
Dorong Masyarakat Pahami Informasi Pemerintahan
Pemprov Papua Tengah juga berharap media turut membantu masyarakat memahami berbagai istilah pemerintahan dan keuangan daerah yang sering muncul dalam pemberitaan.
Beberapa istilah yang dinilai perlu dijelaskan kepada masyarakat antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), surplus dan belanja tidak terduga (BTT).
Menurut Meki, pemahaman terhadap istilah tersebut akan membantu masyarakat mengetahui kondisi pengelolaan anggaran serta kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Media Akan Dilibatkan dalam Literasi Digital
Selain menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan, media juga diharapkan berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Papua Tengah berencana melibatkan media dalam forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) mengenai peningkatan literasi masyarakat.
“Saya minta bagian Humas Pemprov Papua Tengah melibatkan media dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas peningkatan literasi masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi pemerintah dan media tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem informasi publik di Papua Tengah, sehingga masyarakat memperoleh informasi pembangunan yang faktual sekaligus memiliki kemampuan lebih baik dalam menyaring informasi di ruang digital.
Komentar