TIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama para gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis (30/7/2026).
Menurut Meki Nawipa, dialog strategis tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan Papua pada era Otonomi Khusus (Otsus) jilid II. Ia menjelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diperkuat melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 menjadi landasan utama dalam mendorong kemajuan Papua secara berkelanjutan.
“Harapan besar masyarakat Papua kini telah memiliki arah yang jelas melalui Rencana Induk Papua dan RAPPP yang memuat 19 program prioritas untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka,” ujar Meki.
Ia menambahkan, Papua memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dinilai mampu menopang program hilirisasi industri, ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga berkontribusi terhadap upaya menjaga keseimbangan iklim global.
Kesepakatan Timika Perkuat Sinergi Enam Provinsi Papua
Dalam kesempatan tersebut, Meki Nawipa juga mengingatkan hasil pertemuan enam gubernur se-Tanah Papua yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua di Timika pada 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 Poin Kesepakatan Timika yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan Papua.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah dukungan penuh terhadap Asta Cita Presiden melalui percepatan berbagai Program Strategis Nasional, seperti pembangunan Jalan Trans Papua, program BBM Satu Harga, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan industri di Bintuni, Fakfak, Timika, Nabire, Biak, hingga Merauke.
Selain itu, para gubernur juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB), penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui pembentukan task force di setiap provinsi, revisi Undang-Undang Otsus, serta peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
Kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga melalui dukungan regulasi nasional, memperkuat kelembagaan asosiasi gubernur, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, DPRP, DPRK, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan lembaga-lembaga adat.
Pendidikan dan Kesejahteraan OAP Jadi Prioritas
Meki Nawipa menjelaskan bahwa pemerintah enam provinsi di Tanah Papua juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Program prioritas yang terus didorong meliputi pendataan sosial ekonomi OAP, penerapan program Sekolah Sepanjang Hari, pemberian beasiswa pendidikan, penguatan jaminan kesehatan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat adat yang rentan.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Papua harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat di enam provinsi melalui semangat kebersamaan yang dirangkum dalam filosofi “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu.”
“Keberhasilan pembangunan Papua harus dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, bukan hanya daerah penghasil. Semangat kebersamaan ini menjadi komitmen bersama enam gubernur di Tanah Papua,” tegasnya.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Lebih lanjut, Gubernur Papua Tengah menilai pembangunan Papua tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, DPRP, DPRK, MRP, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, BUMN, hingga mitra pembangunan internasional agar seluruh program berjalan secara terpadu.
Menurutnya, koordinasi yang terintegrasi menjadi syarat utama untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pemerataan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas wilayah, hingga pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Papua memiliki arti strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari daerah yang sudah maju, tetapi juga dari kemampuan negara mengurangi ketimpangan, memperluas akses layanan dasar, meningkatkan konektivitas, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Meki Nawipa berharap dialog strategis tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi pedoman bersama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
“Kami berharap rekomendasi dari dialog ini menjadi pijakan bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang dimulai dari terbitnya matahari di Timur Indonesia melalui pemerataan pembangunan di Tanah Papua,” pungkasnya.
Komentar