MAKASSAR, Papuatengah.news – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Papua harus berlandaskan prinsip keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP), menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.
Sampaikan Komitmen di Forum Internasional
Komitmen tersebut disampaikan Deinas Geley saat menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional bertema Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23–24 Juli 2026.
Dalam forum yang dihadiri peserta dari berbagai negara tersebut, ia menegaskan bahwa kekayaan alam Papua Tengah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat adat dan generasi masa depan.
Dorong Paradigma Baru Pengelolaan SDA
Wakil Gubernur menilai paradigma pengelolaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada eksploitasi harus ditinggalkan dan digantikan dengan tata kelola yang lebih berkeadilan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang membangun model pengelolaan yang memastikan kepemilikan, pengawasan, dan manfaat hasil sumber daya alam berpihak kepada masyarakat yang hidup di wilayah penghasil.
Perkuat Regulasi dan Kelembagaan
Untuk mewujudkan tata kelola tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat regulasi dan kelembagaan agar pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, maupun kehutanan memiliki kepastian hukum dan dilaksanakan secara transparan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat secara bermakna dalam setiap proses pengelolaan sumber daya alam.
Utamakan Hak Masyarakat Adat
Deinas Geley menegaskan bahwa setiap pemanfaatan kekayaan alam harus menghormati hak masyarakat setempat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat adat yang selama ini hidup dan bergantung pada sumber daya alam di wilayahnya.
Belajar dari Praktik Internasional
Keikutsertaan Papua Tengah dalam konferensi internasional tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan aspirasi masyarakat adat kepada komunitas global sekaligus mempelajari berbagai praktik terbaik dari negara lain dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pengalaman internasional tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pembangunan Berkelanjutan Jadi Prioritas
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap martabat Orang Asli Papua.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Perkuat Komitmen Tata Kelola Berkeadilan
Konferensi internasional yang diikuti peserta dari 12 negara tersebut menjadi momentum bagi Papua Tengah untuk menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah meyakini bahwa pengelolaan sumber daya alam yang adil hanya dapat terwujud apabila hak masyarakat adat ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Komentar