Nabire – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di wilayah Nabire Barat.
Menurutnya, selama ini masih terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan di tingkat provinsi dan implementasi di kabupaten, sehingga berdampak pada belum optimalnya hasil pembangunan.
“Kabupaten wajib memasukkan program yang sejalan dengan visi provinsi, supaya kita tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan bahwa sektor pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu program yang disorot adalah rencana penanaman 1,6 juta pohon kopi di berbagai wilayah Papua Tengah.
Program tersebut, menurutnya, tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pembiayaan pendidikan.
“Kita dorong masyarakat tanam kopi, kita bantu dan bayar. Dari situ ekonomi jalan, pendidikan juga bisa didukung,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan ekonomi daerah, termasuk penetapan upah minimum, dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perputaran ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Meki Nawipa juga mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadiri agenda nasional pada 11–12 Mei mendatang bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Komisi II DPR RI.
Ia menilai forum tersebut penting untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kebutuhan daerah agar masuk dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa pembangunan membutuhkan kerja nyata dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi fondasi bagi generasi mendatang,” tutupnya.
Komentar