Nabire – Pertemuan konsolidasi masyarakat pesisir yang melibatkan enam suku digelar di kawasan Kalibobo, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) guna menyatukan aspirasi masyarakat pesisir di Nabire.
Dewan Pendiri Aliansi Masyarakat Pesisir, Edy Wabes, menjelaskan bahwa konsolidasi ini melibatkan enam suku, yakni Wate, Yerisiam, Hegure, Umari (Teluk Umar), Goa (Gwoa/Napan), dan Mora.
“Pertemuan ini bagian dari konsolidasi untuk mempersiapkan agenda Musyawarah Besar. Hari ini kami akan membentuk panitia Mubes, dan setelah itu akan diumumkan secara resmi,” ujarnya.
Ia berharap keterlibatan generasi muda dan para senior dapat berjalan seiring dalam menyukseskan agenda tersebut.
“Kader muda sebagai penerus harus mampu berkolaborasi dengan para senior agar pelaksanaan Mubes berjalan maksimal sesuai harapan bersama,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh adat pesisir, Hendrik Andoi, menilai selama ini masyarakat pesisir dan kepulauan dari enam suku tersebut masih berjalan sendiri-sendiri tanpa wadah bersama yang kuat.
Menurutnya, kehadiran Aliansi Masyarakat Pesisir menjadi langkah strategis untuk menyatukan kekuatan dan aspirasi masyarakat lokal.
“Pertemuan ini difokuskan pada pembentukan panitia sebagai langkah awal, agar eksistensi enam suku ini bisa terlihat di tingkat kabupaten maupun provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Mubes yang direncanakan tahun ini sangat bergantung pada kesiapan panitia yang akan dibentuk.
Selain itu, Hendrik juga menyoroti posisi masyarakat lokal dalam dinamika pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, sebagai pemilik hak ulayat di wilayah ibu kota provinsi, masyarakat pesisir merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan.
“Sebagai pemilik tanah di ibu kota provinsi, kami merasa belum sepenuhnya dilibatkan. Ini menjadi pergumulan besar bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Melalui konsolidasi ini, diharapkan terbentuk sinergi yang kuat antar enam suku pesisir, sekaligus memperjuangkan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pembangunan daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
Komentar