Nabire – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan strategi promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis kearifan lokal. Upaya ini dibahas dalam kegiatan yang digelar di Hotel Carmel Kalibobo, Kamis (30/4/2026).
Kepala Dinas P3AKB Papua Tengah, Agustinus Bagau, menegaskan bahwa setiap kabupaten di Papua Tengah memiliki kekayaan budaya yang besar, namun juga menghadapi tantangan dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat dan berkualitas.
Ia mengungkapkan, masih kuatnya stigma di masyarakat menjadi hambatan dalam promosi penggunaan alat kontrasepsi modern. Karena itu, pendekatan berbasis adat dan budaya dinilai menjadi solusi yang lebih efektif.
“Keberhasilan promosi kesehatan reproduksi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga kemampuan menyesuaikan metode dengan norma sosial dan budaya masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini difokuskan pada penyusunan strategi promosi kesehatan reproduksi yang kontekstual, sekaligus mendorong metode konseling yang menghargai nilai-nilai lokal. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh adat, tokoh agama, hingga mitra pembangunan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Papua, Sarles Brabar, menekankan pentingnya pemahaman kesehatan reproduksi di semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Hari ini kita memperkuat sosialisasi kesehatan reproduksi sebagai langkah menata masa depan melalui peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Sarles menjelaskan, program keluarga berencana perlu dipahami secara bijak, bukan sekadar membatasi jumlah anak, tetapi sebagai upaya merencanakan keluarga yang sehat dan berkualitas.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program berjalan terintegrasi dan memberikan dampak nyata. Selain itu, pihaknya terus melakukan pendampingan dan monitoring untuk memastikan kebijakan nasional berjalan optimal hingga tingkat keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Sarles turut mengingatkan tantangan sekaligus peluang bonus demografi Indonesia yang diperkirakan berlangsung hingga 2040, dengan jumlah keluarga terdata lebih dari 74 juta.
“Bonus demografi bisa menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, jika pengembangan SDM dilakukan secara serius melalui pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah strategis yang perlu diperkuat meliputi peningkatan kualitas SDM sejak dini, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan perlindungan sosial seperti tabungan jangka panjang dan program pensiun.
Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta mampu menyebarluaskan informasi kesehatan reproduksi secara tepat kepada masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga di Papua Tengah.
Komentar