Mimika – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika terus berupaya memperluas layanan air bersih melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari penolakan warga hingga aksi perusakan infrastruktur.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyediaan air bersih bagi seluruh warga.
“Ada warga yang menolak pemasangan jaringan air di depan rumahnya, bahkan meminta agar tanah yang dilalui pipa harus dibayar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga setiap persoalan terkait lahan perlu dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk jika ada skema ganti rugi.
Hingga saat ini, PUPR Mimika telah memasang sekitar 14 ribu sambungan rumah (SR), dengan 11 ribu di antaranya sudah menikmati aliran air bersih.
Namun, di lapangan, pihaknya juga menghadapi persoalan serius berupa perusakan fasilitas. Sejumlah jaringan pipa yang telah dipasang di beberapa titik, seperti di kawasan Jalan Sam Ratulangi dan wilayah Kelurahan Koperapoka, dilaporkan dipotong oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kondisi ini sangat disayangkan, karena pembangunan infrastruktur air bersih membutuhkan anggaran besar. Jika dirusak, tentu akan menghambat pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya pipa, fasilitas pendukung seperti meteran dan keran air juga kerap dirusak bahkan dicuri. Hal ini semakin memperlambat proses distribusi air bersih yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mendukung program tersebut dengan menjaga fasilitas yang telah dibangun, sehingga layanan air bersih dapat segera dinikmati secara merata oleh seluruh warga Mimika.
Komentar