Nabire – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan konflik di wilayah Puncak. Ia menekankan agar kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan tidak menjadi korban dalam setiap tindakan penegakan di lapangan.
Menurut Meki, langkah penegakan hukum tetap dapat dilakukan, namun harus dilaksanakan secara profesional dan presisi agar tidak menyasar masyarakat sipil.
“Langkah-langkah silakan diambil, tetapi anak kecil dan perempuan tidak boleh menjadi korban,” tegasnya.
Ia menilai profesionalisme aparat menjadi kunci utama dalam mencegah jatuhnya korban sipil, khususnya dari kalangan anak-anak dan perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan dalam situasi konflik.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Gubernur Papua Tengah juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri, guna membahas perkembangan situasi di wilayah konflik.
Sebagai langkah cepat, dalam satu hingga dua hari ke depan akan dibentuk tim terpadu tanggap darurat yang melibatkan unsur dari Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Langkah ini diambil mengingat lokasi konflik berada di wilayah perbatasan kedua daerah tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyatakan komitmennya untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak guna meringankan beban akibat konflik yang terjadi.
Dorong Komunikasi dan Pendekatan Damai
Selain menekankan profesionalisme aparat, Meki Nawipa juga mengingatkan pentingnya empati dalam setiap tindakan di lapangan. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi sebagai jalan utama dalam penyelesaian konflik.
“Coba kalau yang melakukan ini anak dan istrinya yang menjadi korban, perasaannya pasti sama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan damai harus diutamakan melalui komunikasi yang baik dan pendekatan kemanusiaan.
“Kita harus berkomunikasi, cari cara lain yang lebih baik. Kalau bisa berkomunikasi, kita dekati secara humanis,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian konflik secara damai serta berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Komentar