Mimika – Masyarakat Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, berharap pemerintah segera membuka akses jalan darat dari ibu kota Kabupaten Deiyai menuju Kapiraya guna memperlancar pelayanan publik di wilayah tersebut.
Harapan tersebut disampaikan sejumlah perwakilan masyarakat pada Jumat (6/3/2026) di Timika. Mereka menilai akses menuju Kapiraya saat ini masih sangat sulit sehingga berdampak pada pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan.
Tokoh masyarakat Kapiraya sekaligus Ketua Tim Harmonisasi Konflik Sosial Suku Mee dan Kamoro, Ernes Kotouki, S.IP, mengatakan keterbatasan akses transportasi menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, akses laut dari Timika menuju Kapiraya membutuhkan biaya yang sangat besar, yakni sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta untuk satu kali perjalanan. Sementara itu, akses udara hanya tersedia satu kali dalam seminggu.
“Akses laut membutuhkan biaya hingga 15–20 juta rupiah per perjalanan dari Timika ke Kapiraya, sedangkan akses udara hanya satu kali dalam seminggu. Kami berharap jalan darat sepanjang kurang lebih 50 hingga 60 kilometer dari ibu kota Deiyai ke Kapiraya segera dibuka agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ernes juga menjelaskan bahwa Tim Harmonisasi Konflik Sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai saat ini berada di Timika dan masih mengalami kendala untuk menuju Kapiraya.
Beberapa hari sebelumnya, tim sempat mengalami penghalangan dari warga Suku Kamoro di wilayah Lokpon saat mencoba menuju Kapiraya melalui jalur laut. Saat ini tim masih menunggu situasi yang kondusif untuk melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, Kepala Suku Mee Kapiraya, Mesak Edowai, S.I.Kom, mengatakan masyarakat sangat mengapresiasi langkah awal pembangunan jalan yang telah dimulai pada tahun 2025.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut baru mencapai sekitar dua kilometer, namun sudah memberikan harapan besar bagi masyarakat setempat.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian PUPR dapat mendukung pembangunan jalan ini. Selain akses jalan, masyarakat juga mengalami kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan akibat sulitnya akses transportasi,” jelas Mesak.
Hal senada juga disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Deiyai Selatan, Agusten Anou, yang menegaskan dukungan penuh masyarakat terhadap pembangunan jalan darat menuju Kapiraya.
Ia menilai pembangunan jalan tersebut menjadi solusi penting, terutama karena jalur laut kerap menghadapi kendala terkait persoalan wilayah adat antara masyarakat Suku Mee dan Suku Kamoro.
Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat segera mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tersebut agar mobilitas masyarakat, pelayanan publik, serta pembangunan di Distrik Kapiraya dapat berjalan lebih optimal.
Komentar