Ketegangan diplomatik antara Eropa dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman tarif dagang terhadap sejumlah negara Eropa terkait ambisinya untuk membeli Greenland, wilayah otonom milik Kerajaan Denmark. Ancaman tersebut langsung memicu respons keras dari para pemimpin Eropa yang menilai langkah Washington sebagai bentuk tekanan politik yang tidak dapat diterima.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Eropa tidak akan tunduk pada intimidasi Amerika Serikat. Melalui unggahan di media sosial pada Minggu (18/1/2026), Frederiksen mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan darurat dengan sejumlah pemimpin utama Eropa, termasuk Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
“Kerajaan Denmark menerima dukungan yang luar biasa besar. Isu ini menjangkau jauh melampaui perbatasan kami sendiri,” tulis Frederiksen.
Menurutnya, persoalan Greenland tidak semata-mata menjadi urusan bilateral antara Denmark dan Amerika Serikat, melainkan menyangkut prinsip kedaulatan negara serta tatanan kerja sama internasional yang selama ini dijunjung Eropa.
“Kami menginginkan kerja sama, bukan konflik. Namun, pesan dari seluruh benua sudah jelas dan konsisten: Eropa tidak akan diintimidasi,” tegas Frederiksen.
Ancaman Tarif Berantai dari Gedung Putih
Krisis diplomatik ini dipicu oleh pengumuman mengejutkan Presiden Donald Trump pada Sabtu (17/1/2026). Trump menyatakan akan memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen mulai 1 Februari 2026 terhadap barang-barang dari delapan negara Eropa, yakni Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.
Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif tersebut hingga 25 persen pada awal Juni 2026 apabila negara-negara tersebut tidak menyetujui kesepakatan yang memungkinkan Amerika Serikat membeli Greenland. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS pada 2025, Trump secara terbuka kembali mengangkat keinginannya untuk menguasai pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.
Langkah ini segera menuai kecaman luas. Delapan negara yang terdampak secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan solidaritas penuh terhadap Denmark dan Greenland. Mereka memperingatkan bahwa penggunaan kebijakan tarif sebagai alat tekanan politik berpotensi merusak hubungan transatlantik dan memicu eskalasi konflik dagang yang berbahaya.
Greenland dan Kepentingan Strategis Global
Greenland merupakan pulau terbesar di dunia dan memiliki status otonom di bawah Kerajaan Denmark. Wilayah tersebut memiliki pemerintahan sendiri, namun urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap berada di bawah kendali Kopenhagen. Secara geopolitik, Greenland memegang posisi strategis penting di kawasan Arktik, terutama terkait jalur pelayaran, sumber daya alam, serta keamanan global.
Amerika Serikat sendiri telah memiliki pangkalan militer di Greenland, yang selama ini berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan AS dan NATO. Namun, bagi Denmark dan Uni Eropa, keinginan Trump untuk membeli Greenland dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
Bagi para pemimpin Eropa, ancaman tarif yang disertai tuntutan politik bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan tantangan serius terhadap stabilitas keamanan global dan hubungan diplomatik jangka panjang antara Eropa dan Amerika Serikat.
Ketegangan ini pun dinilai berpotensi menjadi ujian besar bagi soliditas Eropa dalam menghadapi tekanan eksternal, sekaligus menentukan arah hubungan transatlantik di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dikenal konfrontatif.
Komentar