NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2025-2029.
Pelibatan akademisi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan dokumen agar penyusunan target pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta prioritas pembangunan di Papua Tengah.
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Elieser Yogi mengatakan penyusunan RAD TPB/SDGs saat ini masih dalam proses penyempurnaan bersama tim dari Fakultas Geografi UGM.
“Dokumen RAD TPB/SDGs sedang dilengkapi dan disempurnakan oleh Bapperida bersama tim dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada,” kata Elieser di Nabire, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, penyempurnaan dokumen mencakup penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Papua Tengah dengan target SDGs. Selain itu, pemerintah juga melengkapi data mengenai capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi serta target dan indikator yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Elieser menjelaskan, proses penyusunan RAD TPB/SDGs telah dimulai sejak Maret 2026. Tahapannya meliputi pembentukan tim koordinasi, pemetaan data indikator, analisis situasi, perumusan target, penyusunan matriks hingga penyusunan draf awal.
“RAD TPB/SDGs bukan dokumen yang berdiri sendiri, tetapi menerjemahkan perencanaan pembangunan ke dalam program, kegiatan dan indikator yang terukur,” ujarnya.
DORONG RAD MENJADI INSTRUMEN KEBIJAKAN
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Viktor Fun mengatakan RAD TPB/SDGs yang disusun pemerintah harus mampu menjadi instrumen kebijakan yang konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif dan dapat diterapkan dalam pembangunan daerah.
Menurut Viktor, pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan tersebut antara lain kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur hingga pengelolaan lingkungan hidup.
“Jangan sampai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini hanya menjadi dokumen administratif. Saya ingin agar dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Papua Tengah,” katanya mewakili Gubernur Papua Tengah.
Karena itu, penyusunan dokumen tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap pembangunan Papua Tengah.
LIBATKAN BERBAGAI PIHAK
Konsultasi publik penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan perangkat daerah, perguruan tinggi termasuk UGM, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, organisasi keagamaan, media massa serta mitra pembangunan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan target dan indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan serta sesuai dengan kemampuan daerah.
Viktor mengatakan, masukan dari para pemangku kepentingan juga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain partisipasi, kualitas data menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan RAD TPB/SDGs. Data yang akurat dibutuhkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, menetapkan target, melakukan pemantauan serta mengevaluasi pencapaian pembangunan.
Dengan dukungan data yang memadai, pemerintah dapat melihat perkembangan setiap indikator sekaligus mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan intervensi lebih lanjut.
DIINTEGRASIKAN DENGAN RPJMD PAPUA TENGAH
Penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kerangka global pembangunan hingga 2030.
Dokumen tersebut selanjutnya akan diintegrasikan dengan RPJMD Papua Tengah 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025.
Integrasi tersebut diharapkan membuat agenda pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penentuan program, kegiatan, indikator dan target yang akan dilaksanakan pemerintah.
Melalui penyusunan RAD TPB/SDGs yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, Pemprov Papua Tengah berharap arah pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terukur sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Komentar