MIMIKA — Pemerintah daerah se-Tanah Papua kembali melanjutkan pembahasan teknis terkait 12 kesepakatan strategis implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sebelumnya telah ditandatangani enam pimpinan provinsi se-Tanah Papua dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua.
Pembahasan tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 42 kabupaten dan kota yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (12/5/2026).
Ketua Panitia Forum, Silwanus Sumulle, mengatakan pertemuan teknis ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh poin kesepakatan dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan yang hadir membahas berbagai strategi optimalisasi implementasi dana Otsus, termasuk sinkronisasi antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), rencana kerja pemerintah daerah, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
“Pertemuan ini sangat strategis karena membahas penguatan implementasi anggaran Otsus agar lebih tepat sasaran, terintegrasi dan berdampak langsung kepada masyarakat Papua,” ujarnya.
Selain penguatan implementasi anggaran, forum juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi internal melalui sistem SIPP, SIPD, dan SIKD. Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 turut menjadi perhatian guna mewujudkan tata kelola pembangunan Papua yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
Silwanus memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua yang dinilai tetap menjaga komitmen pembangunan meski menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan dasar.
Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung.
“Pembangunan Papua bukan hanya soal anggaran, program atau sistem semata, tetapi bagaimana menghadirkan harapan bagi masyarakat Papua. Anak-anak Papua harus bisa bermimpi lebih tinggi, masyarakat hidup lebih layak dan setiap kampung merasakan hadirnya pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan implementasi Otsus melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintah daerah di Papua.
Menurutnya, Program SKALA siap mendukung pemerintah pusat maupun daerah melalui tenaga ahli Otsus yang ditempatkan di setiap provinsi guna membantu mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat Orang Asli Papua.
“Kami siap mendukung agar implementasi Otsus berjalan sesuai harapan masyarakat, demi mewujudkan Papua yang sehat, Papua yang cerdas dan Papua yang produktif,” pungkasnya.
Forum koordinasi tersebut diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah di Tanah Papua sekaligus memastikan dana Otonomi Khusus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
Komentar