MIMIKA — Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, menegaskan pentingnya jaminan keamanan bagi masyarakat Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Otsus Papua yang berlangsung di Horison Diana Timika pada Senin (11/5/2026).
Dalam keterangannya, Anggaibak meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun kolaborasi yang kuat guna memastikan keamanan seluruh masyarakat di Tanah Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di wilayah rawan konflik bersenjata.
Menurutnya, pembangunan Papua tidak akan berjalan maksimal apabila masyarakat masih hidup dalam ketakutan, tekanan, dan penderitaan akibat situasi keamanan yang belum stabil.
“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara yang hidup di atas tanah Papua, terutama masyarakat asli Papua,” tegas Anggaibak.
Ia menilai pembahasan mengenai dana Otsus, pembagian royalti, hingga berbagai program pembangunan tidak akan memberikan dampak signifikan apabila persoalan kemanusiaan dan penderitaan masyarakat belum menjadi perhatian utama pemerintah.
Dalam forum tersebut, Anggaibak meminta seluruh pejabat yang hadir, mulai dari perwakilan kementerian, pemerintah daerah, MRP, DPR Papua, hingga Forkopimda se-Papua, agar serius memperhatikan kondisi sosial masyarakat Papua.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Papua harus dimulai dari terciptanya rasa aman serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini rawan konflik.
Selain persoalan keamanan, Anggaibak juga menyoroti penerapan Undang-Undang Otsus Papua agar tidak dilemahkan oleh regulasi lain yang dinilai dapat mengurangi hak-hak Orang Asli Papua.
Ia mengingatkan agar seluruh kebijakan dan aturan tetap berpihak kepada masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak menjadi “penonton di negeri sendiri”.
“Semangat Otsus Papua harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan, keberpihakan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan penting dalam Rakor Implementasi Otsus Papua yang membahas arah pembangunan, penguatan kebijakan Otsus, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Komentar