Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya praktik penyuapan yang menyasar penyelenggara pemilu sebagai upaya memanipulasi hasil perolehan suara.
Temuan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, berdasarkan kajian tata kelola partai politik yang dilakukan sepanjang 2025 oleh Direktorat Monitoring KPK.
“KPK menemukan adanya indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu yang bertujuan memanipulasi hasil elektoral,” ujarnya.
Menurut Budi, temuan ini menunjukkan bahwa ruang terjadinya korupsi politik masih terbuka lebar, bahkan sejak tahap awal proses politik.
Ia menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang telah menduduki jabatan publik, tetapi juga berakar dari sistem kaderisasi partai yang cenderung transaksional dan minim akuntabilitas.
Kajian tersebut menyoroti tiga aspek utama dalam penyelenggaraan pemilu, yakni potensi korupsi elektoral, tata kelola partai politik yang berintegritas, serta pentingnya pembatasan transaksi uang kartal.
“Keterkaitan ketiga aspek ini membuka celah praktik koruptif yang berdampak pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Dalam penyusunannya, KPK melibatkan berbagai pihak, mulai dari partai politik parlemen dan nonparlemen, penyelenggara Pemilu dan pilkada, pakar elektoral, hingga kalangan akademisi.
Dari hasil kajian, KPK mengidentifikasi sedikitnya 10 poin penting yang menunjukkan urgensi pembenahan sistem tata kelola partai politik.
Beberapa persoalan utama yang disorot antara lain belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi, lemahnya hubungan antara rekrutmen dan kaderisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pelaporan keuangan partai.
Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas khusus dalam proses kaderisasi dan pengelolaan keuangan partai dinilai memperbesar risiko penyimpangan.
KPK juga menilai tingginya biaya politik menjadi faktor utama yang mendorong praktik transaksional, seperti mahar politik dalam proses pencalonan legislatif maupun kepala daerah.
“Biaya politik yang tinggi mendorong praktik transaksional dan berpotensi berujung pada penyalahgunaan kekuasaan setelah kandidat terpilih,” tegas Budi.
KPK menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola partai politik guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komentar