Nabire – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melontarkan kritik tegas terhadap absennya Ketua Majelis Rakyat Papua Papua Tengah (MRP-PPT) dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otsus dan RKPD 2027 Papua Tengah.
Kritik tersebut disampaikan saat pembukaan Musrenbang yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (28/4/2026). Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya kehadiran seluruh unsur lembaga, khususnya MRP, dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kehadiran MRP bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap besok atau lusa MRP hadir. Jangan hanya aktif di TikTok, tapi tidak hadir di forum penting seperti ini,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul karena Ketua MRP tidak terlihat hadir dalam forum yang membahas arah kebijakan penggunaan Dana Otonomi Khusus tahun 2027. Gubernur menilai setiap pejabat yang menerima mandat negara memiliki kewajiban moral untuk terlibat aktif dalam forum resmi pemerintahan.
“Kita ini digaji dari Otonomi Khusus, jadi kita wajib hadir dan mengawal bersama. Tidak bisa main-main,” ujarnya.
Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 mengusung tema penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah. Kegiatan ini diikuti sekitar 600 peserta dari delapan kabupaten, melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan.
Sebelumnya, Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, menyampaikan bahwa Musrenbang bertujuan menyelaraskan program prioritas pembangunan serta memastikan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kritik terbuka dari Gubernur ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memprioritaskan tanggung jawab pelayanan publik, menjaga transparansi, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Papua Tengah.
Komentar