TIMIKA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika tidak hanya fokus menjalankan program pelatihan bagi pencari kerja Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak dan hasil program tersebut.
Menurut Primus, evaluasi menjadi langkah penting agar pelatihan yang digelar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja maupun mendorong lahirnya wirausaha baru di Kabupaten Mimika.
“Program pelatihan ini harus memiliki data yang jelas dan terukur. Jangan hanya pelatihannya berjalan, tetapi hasil akhirnya tidak diketahui,” kata Primus, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai keterbukaan data terkait program pelatihan pencari kerja OAP selama ini masih minim. Padahal, DPRK membutuhkan informasi lengkap untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program yang menggunakan anggaran pemerintah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).
Primus menegaskan evaluasi perlu dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas materi pelatihan hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan dunia kerja di Mimika, seperti sektor pertambangan, konstruksi, jasa, hingga bidang digital.
Selain itu, DPRK Mimika juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap hasil akhir program, termasuk jumlah peserta yang berhasil terserap ke dunia kerja maupun yang mampu membuka usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan.
“Kalau memang pelatihan ini efektif tentu harus terlihat dari jumlah alumni yang sudah bekerja atau membuka usaha. Data seperti ini yang perlu dipublikasikan secara terbuka,” ujarnya.
Ia mengatakan DPRK Mimika siap membahas kebutuhan anggaran tambahan apabila program pelatihan dinilai masih memerlukan dukungan agar lebih maksimal dan tepat sasaran.
Menurut Primus, transparansi program menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana manfaat pelatihan benar-benar dirasakan oleh para pencari kerja OAP di Mimika.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Disnakertrans dapat memperbaiki sistem evaluasi dan pelaporan program sehingga kebijakan pelatihan tenaga kerja ke depan lebih efektif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja di daerah.
“Kalau evaluasi dilakukan secara terbuka, maka pemerintah bisa mengetahui apakah program yang ada sudah tepat atau perlu dibuat program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar