NABIRE, PapuaTengah.news – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si., menyatakan DPR Papua Tengah menerima aspirasi Forum Komunikasi Mahasiswa/I Intan Jaya (FKMI) Nabire dalam aksi memperingati satu tahun peristiwa yang disebut mahasiswa sebagai “Soagama Berdarah”, Kamis (15/10/2026).
Petrus mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan legislatif. DPR Papua Tengah juga akan meneruskan persoalan tersebut kepada lembaga terkait agar dapat ditangani sesuai kewenangannya.
Saat menemui peserta aksi, ia turut menyampaikan permohonan maaf karena terlambat hadir akibat harus mengikuti agenda dewan dan rapat harmonisasi.
“Pada prinsipnya, aspirasi yang sudah disampaikan akan kami lanjutkan. Setiap aspirasi yang masuk ke dewan tetap kami proses sesuai tugas, fungsi legislatif, dan kewenangan yang ada untuk diteruskan ke lembaga-lembaga yang berwenang,” kata Petrus.
Mahasiswa Diminta Menyiapkan Data yang Akurat
Petrus menekankan bahwa penyampaian persoalan kemanusiaan harus didukung data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perbedaan data antara lembaga di tingkat pusat dan daerah dapat menjadi hambatan dalam proses penanganan suatu persoalan.
Karena itu, ia meminta mahasiswa dan pelajar melengkapi aspirasi mereka dengan informasi yang akurat, termasuk jumlah korban, kronologi kejadian, serta keterangan saksi yang dapat membantu mengungkap peristiwa secara lebih jelas.
“Saya berharap adik-adik mahasiswa dan pelajar sebagai kelompok intelektual dapat menyiapkan data-data yang betul-betul akurat. Mulai dari data jumlah, kronologi peristiwa hingga saksi-saksi kunci. Jika data kita solid dan seragam, aspirasi ini bisa kita pertanggungjawabkan dan kawal bersama ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menilai, kelengkapan informasi menjadi salah satu faktor penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara terarah dan memperoleh perhatian dari pemerintah maupun lembaga yang berwenang.
Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Selain menanggapi tuntutan mahasiswa, Petrus menyoroti pentingnya perlindungan hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Intan Jaya.
Ia menceritakan pengalamannya turun langsung ke lapangan bersama Penjabat Gubernur untuk menemui masyarakat, termasuk warga di Distrik Titigi dan sejumlah wilayah lainnya di Intan Jaya.
Menurut Petrus, masyarakat adat memiliki ikatan erat dengan tanah kelahiran dan wilayah ulayatnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika konflik berdampak pada kehidupan dan keamanan warga.
Ia juga menegaskan bahwa DPR Papua Tengah bersama unsur adat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) perlu terus menyuarakan perlindungan masyarakat adat.
“Kami tidak pernah terlibat dalam kepentingan apa pun yang menyengsarakan masyarakat. Masyarakat sudah tinggal bertahun-tahun di tanah mereka, sehingga tidak boleh ada alasan yang memaksa mereka mengungsi dan meninggalkan tanah kelahirannya,” tegasnya.
FKMI Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Dalam aksi peringatan satu tahun peristiwa yang mereka sebut “Soagama Berdarah”, FKMI Nabire menyampaikan sejumlah tuntutan terkait konflik bersenjata dan perlindungan masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya.
Pernyataan sikap tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Umum Jonatan Sani bersama Wakil Koordinator Lapangan Penius Selegani. Mereka mendesak pemerintah melakukan investigasi terhadap peristiwa yang menjadi sorotan mereka pada 15 Oktober 2025.
FKMI juga meminta penarikan 34 pos militer nonorganik yang menurut klaim mereka berada di wilayah perkampungan hingga pelosok Intan Jaya. Selain itu, mereka mendesak penghentian tindakan yang dinilai sebagai kriminalisasi terhadap warga sipil, anak sekolah, dan gembala.
Mahasiswa turut mendorong pembentukan regulasi untuk melindungi warga sipil, evaluasi prioritas pembangunan di wilayah konflik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Mereka juga meminta pemerintah pusat memfasilitasi dialog antara mahasiswa dan tokoh masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Pertahanan. Dalam pernyataan sikap tersebut, FKMI turut menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai salah satu solusi yang mereka usulkan.
Berbagai tuntutan tersebut merupakan aspirasi FKMI Nabire. Sementara itu, klaim mengenai jumlah pos militer, dampak konflik, dan peristiwa yang disebut “Soagama Berdarah” masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Aspirasi Akan Diteruskan kepada Lembaga Terkait
Pernyataan Petrus menegaskan bahwa DPR Papua Tengah membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan akan mengawal persoalan tersebut sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Tindak lanjut terhadap tuntutan FKMI membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga terkait. Penguatan data dan kronologi juga menjadi perhatian agar persoalan yang disampaikan dapat ditelaah dan ditangani secara lebih terarah.
Aksi tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat, serta upaya penyelesaian konflik di Intan Jaya dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan warga.
Komentar