NABIRE, Papuatengah.news – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR Papua Tengah, Rabu (15/07/2026). Agenda tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Fungsi Pengawasan DPR Ditegaskan
Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, mengatakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan implementasi fungsi pengawasan DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, pembahasan LKPJ menjadi mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan pada periode berikutnya.
Pembahasan Dilakukan Secara Komprehensif
DPR Papua Tengah menjelaskan bahwa setelah menerima dokumen LKPJ dari kepala daerah pada 17 April 2026, seluruh komisi bersama mitra kerja terkait melakukan pembahasan secara menyeluruh.
Proses tersebut mencakup evaluasi terhadap capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi sejumlah catatan strategis sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Rekomendasi Dorong Tata Kelola yang Lebih Baik
Pemberian rekomendasi DPR Papua Tengah bertujuan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Melalui evaluasi tersebut, DPR berharap kebijakan dan program pemerintah daerah ke depan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Pastikan Kebijakan Sesuai Regulasi
Selain sebagai bentuk evaluasi, rekomendasi yang disampaikan DPR juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Pemerintah Apresiasi Masukan DPR
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), M.Kes., menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah.
Ia menilai rekomendasi yang diberikan DPR merupakan masukan konstruktif untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang masih memerlukan berbagai pembenahan.
Perangkat Daerah Diminta Tindak Lanjuti Rekomendasi
Pj Sekda menegaskan seluruh perangkat daerah diminta mempelajari dan menindaklanjuti setiap catatan strategis yang telah disampaikan DPR Papua Tengah.
Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah perbaikan yang terukur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Perkuat Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi yang berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Melalui hubungan kerja yang harmonis, pemerintah berharap berbagai capaian positif dapat terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan demi mendukung kemajuan Papua Tengah.
Bangun Papua Tengah untuk Kesejahteraan Bersama
Mengakhiri sambutannya, Pj Sekda Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas komitmen DPR Papua Tengah dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Ia berharap pemerintah daerah dan DPR terus menjaga semangat kolaborasi dalam membangun Papua Tengah, sehingga seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Komentar