NABIRE, PapuaTengah.news – Kabupaten Nabire, Papua Tengah, memperoleh alokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 18 megawatt-peak (MWp) melalui program pembangunan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) secara nasional.
Program tersebut diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 dan mencakup sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Papua Tengah.
Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire Paulinus Mahuse mengatakan selain Nabire, empat kabupaten lainnya di Papua Tengah juga memperoleh alokasi PLTS dengan total sekitar 45 MWp.
“Di Nabire, untuk sistem di Nabire kita kebagian sekitar 18 MWp. Kemudian di empat kabupaten lainnya, yaitu Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya, sekitar 45 MWp,” kata Paulinus di Nabire, Sabtu.
LAHAN MENJADI KEBUTUHAN UTAMA
Paulinus menjelaskan realisasi pembangunan PLTS di Nabire membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam hal penyediaan lahan.
Untuk membangun PLTS dengan kapasitas 18 MWp, PLN memperkirakan diperlukan area sekurang-kurangnya 18 hektare. Perhitungannya sekitar satu hektare untuk setiap pembangkit berkapasitas 1 MWp.
Namun, lahan tersebut tidak harus terkonsentrasi di satu tempat. Pembangunan dapat dilakukan pada beberapa titik dengan menyesuaikan kondisi geografis serta kebutuhan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.
“Kami akan mendorong kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait dukungan untuk penyiapan lahan,” ujarnya.
PLN juga tengah mengupayakan lokasi pembangunan PLTS berada di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Tengah. Kawasan tersebut dinilai masih memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangkit energi surya.
DUKUNG KEBUTUHAN ENERGI KIPP PAPUA TENGAH
Menurut Paulinus, pengembangan PLTS di sekitar KIPP tidak hanya ditujukan untuk menambah pasokan listrik, tetapi juga dapat mendukung konsep kawasan hijau di pusat pemerintahan Papua Tengah.
Kebutuhan listrik untuk KIPP Papua Tengah diperkirakan mencapai sekitar 6 MW. Untuk memenuhinya, PLN mengupayakan kombinasi pasokan energi dari PLTS dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat ini telah tersedia.
Sistem kelistrikan Nabire sendiri saat ini memiliki kapasitas pembangkit sekitar 42,4 MW, sementara kebutuhan pada kondisi beban puncak berada di kisaran 29,3 MW.
Dengan tambahan energi surya, PLN berharap sistem kelistrikan di wilayah tersebut dapat semakin kuat sekaligus mendukung pengembangan kawasan pemerintahan dan aktivitas masyarakat.
EMPAT KABUPATEN DAPAT ALOKASI 45 MWp
Selain Nabire, alokasi PLTS sekitar 45 MWp diperuntukkan bagi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya.
Berbeda dengan pembangunan di Nabire yang tengah diarahkan ke kawasan KIPP, pembangkit untuk empat kabupaten tersebut direncanakan tersebar di sejumlah kampung sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
Paulinus menyebut penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan yang perlu segera dicarikan solusi agar program energi baru terbarukan (EBT) tersebut dapat direalisasikan.
Karena itu, PLN membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lokasi pembangunan sehingga kebijakan nasional terkait pengembangan energi surya dapat diterapkan secara efektif dan menyesuaikan karakteristik geografis masing-masing daerah.
Komentar