NABIRE, Papuatengah.news – Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Komarudin Watubun, menekankan pentingnya validitas data administrasi kependudukan sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di Balai Kampung Wanggar Sari, Kabupaten Nabire, Rabu (22/7/2026).
Validasi Data Jadi Kunci Penyaluran Bantuan
Komarudin menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data kependudukan masih menjadi kendala utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah.
Menurutnya, banyak usulan bantuan yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena data penerima manfaat tidak memenuhi hasil verifikasi administrasi.
Sinkronisasi Data dengan Dukcapil
Ia menegaskan seluruh kementerian dan lembaga perlu mengintegrasikan data penerima program dengan database resmi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Melalui sinkronisasi tersebut, pemerintah dapat memastikan setiap penerima bantuan memiliki data kependudukan yang valid sehingga program dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Berdampak pada Berbagai Program Pemerintah
Komarudin menyebut persoalan validasi data tidak hanya terjadi pada program beasiswa, tetapi juga pada berbagai program bantuan lainnya, termasuk bantuan perumahan.
Menurutnya, proses verifikasi sering kali menyebabkan jumlah penerima bantuan berkurang karena sebagian data yang diajukan belum memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
Dokumen Kependudukan Sangat Penting
Selain untuk memperoleh bantuan pemerintah, Komarudin menilai kepemilikan dokumen kependudukan juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai urusan administrasi.
Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) diperlukan dalam berbagai layanan, mulai dari pengurusan sertifikat tanah, pembelian tiket perjalanan, hingga akses terhadap berbagai pelayanan publik lainnya.
Masyarakat Diimbau Proaktif
Komarudin mengajak masyarakat Papua Tengah untuk aktif mengurus dokumen administrasi kependudukan.
Ia mengingatkan bahwa seluruh layanan pembuatan dokumen kependudukan saat ini diberikan secara gratis sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan tersebut untuk melengkapi identitas resmi mereka.
Libatkan Pemerintah Hingga Tingkat Kampung
Sebagai tindak lanjut, Komarudin mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire agar proses pendataan masyarakat dilakukan secara menyeluruh.
Ia berharap seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat RT, RW, kampung, distrik, hingga pemerintah kabupaten, dapat berperan aktif memastikan seluruh warga tercatat dalam database kependudukan.
Dukung Akurasi Data Kependudukan
Melalui penguatan validasi data administrasi kependudukan, pemerintah berharap penyaluran berbagai program bantuan, pelayanan publik, maupun kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua Tengah.
Komentar