MIMIKA — Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Diana, Timika, pada 11–12 Mei 2026.
Forum tersebut mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera” sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui penguatan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
Dalam kegiatan itu, Yuni Wonda hadir didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Bappeda, Kepala BPPKAD, Inspektur Kabupaten Puncak Jaya, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas PUPR.
Forum strategis tersebut menjadi wadah koordinasi antar kepala daerah se-Tanah Papua dalam membahas percepatan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga optimalisasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam forum itu disebut sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Yuni Wonda menegaskan bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui penguatan tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Melalui forum ini, kita berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera. Masa depan Papua ada pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” ujar Yuni Wonda.
Ia juga berharap forum koordinasi strategis tersebut mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk daerah-daerah pegunungan yang masih membutuhkan perhatian serius dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan implementasi dana Otonomi Khusus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Forum koordinasi ini sekaligus menjadi momentum penting bagi para kepala daerah di Tanah Papua untuk menyatukan visi pembangunan, memperkuat kerja sama lintas wilayah, serta mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan di Papua.
Komentar