Jakarta – Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat mengecam keras Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas peluncuran serangan militer besar-besaran terhadap Iran tanpa otorisasi perang dari Kongres.
Mereka menilai langkah tersebut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang serius, mengingat Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada Kongres untuk menyatakan perang.
Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Khusus Senat Bidang Intelijen, menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan presiden sendiri mengenai potensi gugurnya prajurit Amerika, seharusnya keputusan tersebut melalui proses pertimbangan dan pengawasan yang ketat.
“Konstitusi sudah jelas, keputusan untuk membawa bangsa ini ke dalam perang berada di tangan Kongres, dan peluncuran operasi militer skala besar, terutama tanpa adanya ancaman langsung terhadap AS, menimbulkan kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius,” ujar Warner.
Senator senior Tim Kaine menyebut serangan tersebut sebagai “kesalahan kolosal” dan mendesak anggota parlemen untuk segera kembali ke Gedung Capitol guna melakukan pemungutan suara terkait otorisasi atau pembatasan aksi militer terhadap Iran.
“Rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, terutama perang yang tidak mendapat otorisasi Kongres sebagaimana diwajibkan Konstitusi dan tidak memiliki tujuan jelas,” kata Kaine.
Senator Ruben Gallego juga menilai rakyat Amerika tidak seharusnya menanggung dampak terbesar dari kebijakan perubahan rezim atau perang yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Sementara itu, Pemimpin Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menegaskan bahwa setiap presiden, kecuali dalam keadaan mendesak, wajib meminta otorisasi Kongres sebelum menggunakan kekuatan militer dalam tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perang.
Anggota DPR Jim Himes, Demokrat senior di Komite Intelijen DPR, menyatakan bahwa operasi tersebut berpotensi membuat pasukan AS rentan terhadap aksi balasan Iran. Ia juga mengaku telah menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bahwa intervensi militer di Timur Tengah kerap tidak berakhir baik bagi kepentingan Amerika.
“Semua yang saya dengar dari pemerintah sebelum dan setelah serangan terhadap Iran ini mengonfirmasi bahwa ini adalah perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan akhir yang strategis,” ujar Himes.
Perdebatan di Washington pun terus berkembang, dengan sebagian anggota Kongres menuntut transparansi, kejelasan tujuan, serta kepatuhan penuh terhadap mekanisme konstitusional dalam setiap keputusan penggunaan kekuatan militer.
Komentar