Nabire — Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, S.Pd., M.Si, menegaskan bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan di Papua tidak menyelesaikan konflik. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru memperparah penderitaan masyarakat sipil di wilayah konflik.
Pernyataan tersebut disampaikan Eka Kristina dalam diskusi publik bertajuk “Dampak Pendekatan Militer di Papua” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Diskusi publik itu menghadirkan empat narasumber, yakni Senator DPD RI Paul Finsen Mayor, Senator DPD RI Eka Kristina Murib Yeimo, perwakilan YLBHI Imanuel Gobay, serta akademisi STF Romo Setyo Wibowo.
Dalam pemaparannya, Eka Kristina mengungkapkan bahwa dampak pendekatan militer terhadap masyarakat sipil di Papua sangat memprihatinkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada temuan YLBHI periode 2023–2025 serta hasil kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) Papua Tengah yang melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai.
“Berdasarkan hasil kunjungan saya ke Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pendekatan militer di Papua tidak menyelesaikan konflik. Justru menimbulkan masalah serius di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, gangguan psikososial, hingga berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia,” tegas Eka Kristina.
Sebagai Senator DPD RI perwakilan Papua Tengah, Eka Kristina mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar negara segera memfasilitasi dialog damai yang melibatkan seluruh pihak yang bertikai, baik OPM/TPNPB/ULMWP maupun TNI/Polri.
“Saya meminta Bapak Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia untuk memfasilitasi dialog damai dengan menghadirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai mediator,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menyikapi konflik Papua. Menurutnya, kekerasan yang terus berlangsung hanya menjadikan masyarakat sipil sebagai korban utama.
“Manusia adalah makhluk ciptaan paling mulia, diciptakan bukan untuk saling membunuh. Sebagai perempuan Papua dan Senator asal Papua Tengah, saya berbicara atas dasar kemanusiaan,” ungkapnya.
Selain itu, Eka Kristina mengimbau kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua untuk menghentikan kekerasan dan menempuh jalan damai. Ia menilai konflik bersenjata telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat, termasuk akibat pencurian senjata dan penguasaan sumber daya alam yang bukan menjadi haknya.
“Stop kekerasan, stop saling membunuh dan mencuri. Kasihan masyarakat yang terus menjadi korban,” tutup Eka Kristina Murib Yeimo.
Komentar